Sektor Kehutanan akan Ditata Ulang

Penulis: mediaindonesia Pada: Rabu, 19 Jun 2019, 07:40 WIB Humaniora
 Sektor Kehutanan akan Ditata Ulang

ANTARA/HO-Dok. KLHK/aa
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya saat menjadi panelis pada diskusi interaktif bertajuk “Forest for Peace and Well-Being

PENUNDAAN pemberian izin baru (moratorium) pengelolaan hutan alam dan lahan gambut menjadi pintu masuk penataan kembali pengelolaan sektor kehutanan di Indonesia.

Indonesia telah menyetop sementara izin baru di hutan primer dan lahan gambut sejak 2011. Presiden Joko Widodo merilis Inpres 6/2017 untuk memperkuat moratorium itu.

Langkah korektif itu menjadi fokus perhatian dunia di Forest for Peace and Well-Being pada ajang Asia Pacific Forestry Week (APFW) 2019 di Incheon, Korea Selatan, kemarin.

"Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sangat berkomitmen dalam menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya hutan agar dapat meningkatkan kesejahteraannya," ucap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam keterangan resminya, kemarin.

Atas dasar itulah, kata Siti, Indonesia akan mempermanenkan kebijakan moratorium hutan. Hal itu didukungsejumlah pakar kehutanan dan lingkungan.

"Dilihat dari segi perlindungan lingkungan, moratorium hutan secara permanen bisa menjadi solusi," ujar Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero Saharjo.

Namun, Bambang mengingatkan, kebijakan moratorium ke depan harus diawasi betul serta dipertegas sanksi-nya. Pasalnya, moratorium yang selama ini dijalankan belum optimal. "Tidak sedikit ditemukan kegiatan pembangunan kebun sawit dan HTI justru ada di atas wilayah moratorium," tuturnya.

Hal senada diutarakan pa-kar kehutanan Hariadi Kartodihardjo. "Perbuatan perusakan hutan dapat dilakukan secara ilegal, manakala di sana tidak ada pengelola dan pemanfaatnya," ucapnya.(Dhk/H-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More