Selasa 18 Juni 2019, 18:41 WIB

Menkumham: Pemindahan ke Gunung Sindur Supaya Novanto Tobat

Menkumham: Pemindahan ke Gunung Sindur Supaya Novanto Tobat

MI/ROMMY PUJIANTO
Setya Novanto

 

MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna Laoly, menyatakan pemindahan narapidana korupsi KTP elektronik Setya Novanto (Setnov) ke Lapas Gunung Sindur Bogor agar mantan Ketua DPR RI itu tobat.  

"Kami mengambil tindakan segera malam itu dipindah ke Gunung Sindur, lapas (pengamanan) maksimum kemudian dilaporkan kepada saya. Kami harus kasih buat pertobatan," kata Yasonna usai menghadiri dan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2018 dari BPK RI di gedung Kemenkumham, Jakarta, Selasa (18/6).

Baca juga: Kemenkumham Jamin Setnov tak akan Pelesiran Lagi

Saat diberikan izin berobat di Rumah Sakit (RS) Santosa Bandung narapidana kasus korupsi KTP-e Setya Novanto sempat pelesiran di salah satu toko bangunan di Padalarang, Bandung Barat.   

"Ini kan pelanggaran sipil maka tempat beliau di Gunung Sindur untuk merenungi. Memang di sana  kan (pengamanan) super maksimum, seharusnya tidak di sana tetapi mengapa kami lakukan seperti ini supaya ke depannya tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari prosedur yang membuat kita heboh semua," ujar Yasonna.    

Pemindahan Setnov ke Gunung Sindur juga menjadi pesan untuk narapidana lainnya di Lapas Sukamiskin agar mengikuti peraturan yang berlaku.   

"Ini akan memberikan pesan kepada teman-teman lain yang di dalam. Saya mau kasih pesan kepada mereka, kamu harus play the rule. Jadi, saya kira asal kita menegakkan aturannya dengan baik, SOP-nya dengan baik, semua taat kepada itu. Kalau melakukan sesuatu, ya kasih punishment," kata Yasonna.    

Sebelumnya, Setnov juga sempat terlihat di restoran Padang di dekat Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta Pusat, saat sedang melakukan kontrol kesehatan di rumah sakit itu. (Ant/OL-6)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More