Selasa 18 Juni 2019, 17:00 WIB

TKN Pertanyakan Dalil BPN Terkait Status Pencalonan Ma'ruf Amin

Putra Ananda | Politik dan Hukum
TKN Pertanyakan Dalil BPN Terkait Status Pencalonan Ma

MI/RAMDANI
Luhut Pangaribuan

 

TIM kuasa hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin mempertanyakan langkah tim pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang tidak melaporkan dugaan pelanggaran administratif status pencalonan calon wakil presiden nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Anggota Kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf, Luhut Pangaribuan, menjelaskan jika memang terjadi pelanggaran administratif terkait status pencalonan Ma'ruf, maka seharusnya tim Prabowo-Sandi bisa membawa hal tersebut ke Bawaslu.

Baca juga: Kuasa Hukum Prabowo Nilai KPU Gagal Yakinkan Publik

"Apabila ditemukan pelanggaran ataupun kelalaian sehubungan dengan penetapan pasangan calon, baik pemohon maupun masyarakat dapat mengadukannya kepada Bawaslu," tutur Luhut saat membacakan jawaban keterangan sebagai pihak terkait dalam kelanjutan sidang gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (18/6).

Pernyataan Luhut terebut merupakan tanggapan resmi kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf terkait dalil tuduhan Prabowo-Sandi yang menyebut Ma'ruf Amin telah melakukan pelanggaran administratif lantaran sebagai dewan pengawas di sejumlah bank anak perusahan BUMN.

"Pada faktanya, sampai dengan saat ini tidak pernah ada pengajuan keberatan ataupun aduan yang dilakukan oleh pemohon maupun masyarakat kepada Bawaslu jika menduga ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait mengenai persyaratan pendaftaran pasangan calon," tuturnya.

Tim hukum Jokowi-Ma'ruf menilai MK tidak memiliki kompetensi absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus adanya pelanggaran persyaratan pendaftaran pasangan calon. Kompetensi absolut dimaksud hanya dimiliki oleh pengadilan tata usaha negara.

"Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut, dalil pemohon tidak berdasar secara hukum dan karenanya patut untuk dikesampingkan," papar Luhut.

Dalam kesempatan yang sama, Luhut juga memparkan bahwa Bank BNI Syariah dan Bank Syariah bukan termasuk dalam kategori BUMN. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang dimaksud BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Baca juga: KPU Tepis Tudingan Terlalu Percaya Diri

"Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa yang disebut BUMN adalah perusahaan yang modalnya harus secara langsung dimiliki oleh negara," paparnya.

Lebih lanjut, berdasarkan halaman situs jaring resmi dari Kementerian Negara BUMN, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri juga tidak terdaftar sebagai BUMN. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More