Pengacara Sebut Kasus Hukum Ratna Digunakan Sebagai Alat Politik

Penulis: Rifaldi Putra Irianto Pada: Selasa, 18 Jun 2019, 14:48 WIB Politik dan Hukum
Pengacara Sebut Kasus Hukum Ratna Digunakan Sebagai Alat Politik

ANTARA
Terdakwa penyebaran berita bohong Ratna Sarumpaet menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (28/5).

TIM Kuasa Hukum Ratna Sarumpaet, terdakwa kasus penyebaran berita bohong atau hoaks, mengatakan bahwa kasus yang melibatkan kliennya tersebut digunakan sebagai alat politik.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kuasa Hukum Ratna, Desmihardi, saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi. Ia mengatakan hal itu terjadi karena kasus Ratna terjadi saat Pemilu 2019 akan dimulai, serta sidang tersebut juga telah melibatkan banyak tokoh penting di Indonesia.

Baca juga: Kuasa Hukum Sebut Keonaran Ratna Bersifat Semu

"Perkara terdakwa yang melibatkan tokoh-tokoh penting di negara ini, tidak heran apabila perkara ini dijadikan komoditas politik untuk menghantam lawan politik," ujar Desmihardi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/6).

Ia menyebut bahwa kasus hukum Ratna istimewa. Sebab, perkara penyebaran berita bohong atau hoaks ini juga dibahas dalam rangkaian acara debat Capres-Cawapres Pilpres 2019.

"Perkara ini begitu istimewa dibahas dalam berbagai acara debat termasuk debat capres cawapres yang diselenggarakan KPU," jelas Desmihardi.

Ia juga menyebutkan, bahwa kasus hukum kliennya ini dipengaruhi persaingan politik yang sedang memanas, dikarenakan Ratna merupakan anggota juru kampanye nasional salah satu pasangan calon yang bertarung di pemilihan Presiden.

"Keberadaan terdakwa sebagai tim jurkamnas salah satu calon presiden dan wakil presiden serta sikap politik terdakwa sebagai seorang aktivis yang selalu memberikan kritik yang sangat tajam dan keras kepada pemerintah dirasakan mempengaruhi jalannya pemeriksaan perkara ini. Mulai dari penyidikan hingga penuntutan," pungkasnya. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More