2 Anggota Komisi VI Diperiksa KPK Terkait Suap Bowo Sidik

Penulis: M. Ilham Ramadhan Avisena Pada: Selasa, 18 Jun 2019, 13:55 WIB Politik dan Hukum
2 Anggota Komisi VI Diperiksa KPK Terkait Suap Bowo Sidik

ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Tersangka kasus dugaan suap distribusi pupuk Bowo Sidik Pangarso.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan kepada dua orang anggota DPR RI dari fraksi Hanura, Inas Nasrullah Dzubir dan Nasril Bahar dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai saksi.

Keduanya diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan suap bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) untuk tersangka Indung (IND). 

Baca juga: TKN Siap Patahkan Tudingan Status Karyawan BUMN Ma'ruf Amin

Nasrullah dan Nasril merupakan anggota DPR RI yang berada di Komisi VI, sama dengan tersangka lainnya dalam kasus ini, yakni Bowo Sidik Pangarso. Dalam perkara ini, KPK menduga Indung bersama Bowo telah menerima uang dari Marketing Manager PT HTK Asty Winasti. "Dua saksi dari unsur Anggota DPR RI Komisi VI diagendakan pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan posisinya sebagai mitra kerja Kementerian Perdagangan," imbuh Febri, Senin (18/6).

"Saksi atas nama Inas Nasrullah Dzubir dan Nasril Bahar sudah datang memenuhi panggilan penyidik pagi ini," sambungnya.

Perkara itu bermula saat perjanjian kerja sama penyewaan kapal PT HTK dengan PT PILOG sudah dihentikan. Namun, terdapat upaya dari PT HTK agar kapalnya dapat digunakan kembali untuk kepentingan distribusi pupuk PT Pupuk Indonesia. Untuk merealisasikan hal tersebut, pihak PT HTK meminta bantuan kepada Bowo Sidik Pangarso.

Kemudian, pada 26 Februari 2019 dilakukan nota kesapahaman (MoU) antara PT PILOG (Pupuk lndonesia Logistik) dengan PT HTK. Salah satu point MoU itu ialah pengangkutan kapal milik PT HTK yang digunakan oleh PT Pupuk Indonesia.

KPK menduga Bowo menerima fee dari PT HTK atas biaya angkut yang ditetapkan 2 dolar AS per metric ton. Diduga pula telah terjadi enam kali penerimaan di berbagai tempat seperti rumah sakit, hotel, dan kantor PT HTK sebesqr Rp221 juta dan 85.130 dolar AS.

Baca juga: TKN Nilai Permintaan BPN Soal Perlindungan Saksi Berlebihan

KPK menduga, uang tersebut telah dirubah Bowo ke dalam pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu, sebagaimana ditemukan tim KPK dalam amplop di PT Inersia Jakarta.

Dalam temuam itu, KPK pun mengamankan 84 kardus yang berisi sekitar 400 ribu amplop berisi uang. Uang itu diduga dipersiapkan Bowo untuk "serangan fajar" pada Pemilu 2019. Pada saat itu, Bowo terdaftar dalam pencalonan anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Tengah II. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More