Selasa 18 Juni 2019, 12:37 WIB

Kasus Korupsi Bandara Mangkendek Bergulir Lagi

Lina Herlina | Politik dan Hukum
Kasus Korupsi Bandara Mangkendek Bergulir Lagi

MI/Lina Herlina
Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Dicky Sondani

 

KASUS dugaan korupsi pembebasan lahan Bandara Buntu Kunik, yang berada di Kecamatan Mangkendek Kabupaten Tana Toraja, atau sering disebut Bandara Mangkendek kembali bergulir setelah sempat mandek. Sayangnya, setelah kasus bergulir sejak 2012, berkas perkara kasus itu, bolak-balik dari kepolisian dan kejaksaan, hingga pertengahan 2019. Bahkan pada 2013, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sudah menetapkan delapan tersangka dan sudah dilakukan penahanan kepada dua orang. Yaitu mantan Sekretaris Daerah Tana Toraja Enos Karoma dan mantan Kepala Bappeda Tana Toraja Yunus Sirante.

Tapi kejaksaan mengembalikan berkas karena menganggap persyaratan yang diminta tidak lengkap. Dan Februari lalu Polda Sulsel kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan bandara di Mangkedek itu. Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Dicky Sondani menyebutkan sudah ada delapan saksi yang diperiksa. Di antaranya adalah mantan Bupati Tana Toraja Theofelus Allorerung, dan Ketua DPRD Tana Toraja Welem Sambolangi yang pada 2010 menjabat sebagai ketua badan anggaran.

Adapun anggaran untuk pembangunan bandara di Mangkendek tersebut sebesar Rp38,2 miliar, yang dianggarkan melalui APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kantor
Perwakilan Sulawesi Selatan, disebutkan ada indikasi kerugian negara dalam kasus tersebut senilai Rp6 miliar.

baca juga: Kuasa Hukum Ratna Sebut Dakwaan JPU Keliru

Sayangnya kasus itu mental lagi karena pihak kepolisian masih menunggu kesesuaian perhitungan kerugian negara antara kejaksaan dengan BPKP.

"Ada perbedaan pendapat antara jaksa denga BPKP. Jadi agak lama karena mereka belum ada kesepakatan berapa kerugian negara yang sebenarnya," tandas Dicky yang dikonfirmasi, Selasa (18/6). (OL-3)

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More