Selasa 18 Juni 2019, 11:33 WIB

KPU Sebut BPN Gagal Paham Soal Kesalahan Input Situng

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
KPU Sebut BPN Gagal Paham Soal Kesalahan Input Situng

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ketua tim kuasa hukum KPU Ali Nurdin

 

SEDERET dalil dalam gugatan sengketa hasil pilpres yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) dinilai tidak berdasar oleh kuasa hukum KPU Ali Nurdin. Salah satunya ialah tudingan kecurangan Situng.

"Dalam situng KPU adalah tidak berdasar dalam perbaikan permohonan pemohon yang hanya menguraikan terjadinya manipulasi perolehan suara dengan kesalahan input data pada 21 TPS dari 813.336 TPS. Sehingga jika diperbandingkan jumlah TPS, maka persoalan input data situng tidak sampai 0,0026% dan suatu jumlah yang sangat tidak signifikan," ujar Ali di Ruang Sidang Utama Lantai 2 Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6).

Baca juga: KPU Bantah Tuduhan BPN Soal Penyerahan Kotak Suara di Swalayan

Ali menyebut jika memang telah terjadi kesalahan input data dalam Situng, hal itu tidak bisa disimpulkan adanya rekayasa untuk manipulasi perolehan suara hasil Pilpres. Karena, penetapan hasil menggunakan hasil rekapitulasi yang berjenjang.

"Pengolahan data pada KPU adalah hanya alat bantu yang berbasis teknologi informasi untuk mendukung akuntabilitas kerja dalam pelaksanaan tahapan perhitungan rekapitulasi serta penetapan hasil perhitungan suara Pemilu 2019. Tuduhan rekayasa situng untuk memenangkan pasangan calon adalah tidak benar atau bohong sebagaimana dikembangkan pemohon," ungkapnya.

"Pemohon tidak pernah mempersoalkan proses perhitungan suara di TPS-TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara manual dalam rapat pleno di kecamatan yang menjadi dasar penetapan perhitungan perolehan suara tingkat nasional. Dengan demikian pemohon telah keliru atau gagal paham dalam menempatkan situng pada proses perhitungan rekapitulasi hasil penghitungan suara," tandas Ali.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More