Tudingan Soal Data Siluman, KPU : Kita Akan Tangkis

Penulis: Insi Nantika Jelita Pada: Senin, 17 Jun 2019, 22:41 WIB Politik dan Hukum
Tudingan Soal Data Siluman, KPU : Kita Akan Tangkis

MI/Rommy Pujianto
Komisioner KPU Hasyim Asy'ari

KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menegaskan pihaknya sudah siap menangkis gugatan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.

Salah satu gugatan yang dialamatkan kepada ke KPU ialah adanya tudingan penggelembungan suara sebanyak 22 juta dari data pemilih siluman untuk menguntungkan paslon 01.

Ke-22 juta data pemilih siluman itu berasal dari 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) invalid plus tudingan 5,7 juta data pemilih dalam daftar pemilih khusus (DPK) yang bertambah pada saat hari H pemungutan suara.

Baca juga : Kubu 02 Dinilai Cuma Gempita di Luar, Sepi Bukti di Persidangan

"Kita lihat tuduhan soal 17,5 juta pemilih katanya siluman. Pertanyaannya, pernah enggak kita verifikasi di lapangan? Sejauh yang kami ketahui kita (sudah) verifikasi bersama-sama baik dari BPN 02, TKN 01, Bawaslu juga ada. Nah itu yang akan kami jawab di persidangan dan petitum pemohon akan kita tangkis ya," ujarnya di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta, Senin (17/6).

Selain itu, BPN dalam pembacaan gugatanya pada sidang perdana MK lalu (14/6), menyebut ada 2.984 tempat pemungutan suara 'siluman'. Namun, menurut Hasyim, KPU akan membuktikan bahwa tudingan tersebut absurd.

"Ada tuduhan manipulasi suara, data siluman, KPU dalam jawaban bisa juga bertanya dalam permohonan ada enggak sih manipulasi suara itu. Ditingkat apa? Apakah tingkat TPS? kecamatan atau provinsi? Kalau memang enggak ada (ditemukan kecurangan), KPU menyatakan permohonan (BPN) absurd, tidak jelas," terang Hasyim.

Ia juga menegaskan, pihaknya akan membacakan jawaban gugatan BPN yang berkaitan dengan KPU. Pasalnya, dalam 15 perbaikan permohonan 02, banyak ditujukan kepada pihak paslon Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Tentu saja yang dijawab KPU yang relevan dengan KPU saja. Misalnya, tuduhan ada keterlibatan TNI, polri, lalu ada pengerahan aparat ASN (dalam gugatan BPN), ini kan diluar otoritas nya KPU. Kalau tudingan itu berarti kemungkinan dijawab pihak terkait (Tim Kampanye Nasional) 01," tandas Hasyim. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More