Senin 17 Juni 2019, 17:47 WIB

Pemerintah Dorong Pemerataan Dokter

Ardi Teristi Hardi | Humaniora
Pemerintah Dorong Pemerataan Dokter

MI/Ardi Teristi Hardi
Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan Kemenkes RI, Kuwat Sri Hudoyo (kiri) dan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia, Bambang Supriyatno.

 

PEMERINTAH terus berupaya memeratakan tenaga dokter hingga ke daerah terpencil dan perbatasan. Pasalnya, dokter di daerah terpencil dan perbatasan hingga saat ini masih kurang.

"Minat dokter dalam program Nusantara sehat masih rendah. Kami terus mendorong para diokter untuk memenuhi kebutuhan di Puskesmas maupu praktik mandiri di daerah tertinggal dan perbatasan," kata Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan Kemenkes RI, Kuwat Sri Hudoyo, Senin (17/6) di Sahid Jaya Hotel dan Convention Jalan Barbasari, DI Yogyakarta.

Menurut dia, dalam Rapat Koordinasi Nasional Konsil Kedokteran Indonesia bersama pemangku kepentingan dengan tema Pemantapan kemitraan dalam pengawalan mutu praktik kedokteran sebagai upaya perlindungan masyarakat, program tersebut dilaksanakan untuk memeratakan tenaga kesehatan. Walaupun minat kurang, Kemenkes berhasil meningkatkan persebaran jumlah tenaga kesehatan pada tiap tahunnya.

Jika pada 2015, penempatan tenaga kesehatan pada program tersebut hanya 694 tenaga kesehatan, pada 2018 sudah mencapai 3.228 tenaga kesehatan. Dari 2015-2018, total sudah ada penempatan 7.377 tenaga kesehatan di 1661 puskesmas daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK) di 361 kota/kabupaten yang mencakup 29 provinsi.

"Keterlibatan dari pemerintah daerah dibutuhkan untuk pemenuhan dokter di daerah yang boleh dikatakan kurang diminati sehingga betul-betul merata," jelas dia.

Pemerintah juga telah membuat kebijakan agar dokter-dokter tertarik untuk bekerja di daerah terpencil, perbatasan, maupun kepulauan, misalnya dari sisi intensif. Bagi dokter di daerah tersebut, insentif yang diberikan jauh lebih tinggi hingga Rp12 juta. Selain itu, pihaknya juga mendorong dari daerah juga memberikan insentif hingga reward berupa pengangkatan menjadi PNS atau dokter spesialis.

baca juga: Pelaksanaan PPDB Harus Adil dan Transparan

"Dokter di daerah terpencil, terluar, dan kepulauan sangat penting karena mereka menjadi tenaga yang strategis dlam pelayaan JKN. Dengan regulasi yang ada, kita mendorong untuk pemerataan tenaga kesehatan," kata dia.

Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Bambang Supriyatno menilai,pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sudah berupaya maksimal agar pesebaran dokter merata.Menurut dia, jika berbicara jumlah dokter umum sudah cukup bila mengacu yang disyaratkan dalam perbandingan rasio penduduk dengan jumlah dokter. Namun, dalam hal distribusi memang belum merata.

"Boleh dibilang mungkin hanya sebelas provinsi yang memenuhi persyarataan, untuk distribusi dokter sudah merata," kata dia. (OL-3)

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More