Senin 17 Juni 2019, 10:18 WIB

Pemerintah Siapkan Program Drainase Jalan Secara Nasional

Andhika Prasetyo | Ekonomi
Pemerintah Siapkan Program Drainase Jalan Secara Nasional

Antara
Petugas Sudin Sumber Daya Air Jakarta Timur membersihkan lumpur dan sampah di gorong-gorong Jalan Raya Jatinegara Timur.

 

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) terus melakukan upaya peningkatan kualitas jalan. Salah satunya melalui pembenahan drainase yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ruas jalan.

Keberadaan drainase jalan yang terhubung dengan sistem drainase kawasan atau lingkungan sangat penting untuk menghindari terjadinya genangan air. Dengan sistem yang baik itu pula, usia jalan akan bertahan lebih lama.

Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono mengungkapkan pihaknya secara khusus telah menyiapkan program pembangunan drainase jalan secara nasional. Program drainase sengaja dipisahkan dari proyek pembangunan jalan agar kontraktor dapat lebih fokus pada tiap-tiap lini pengerjaan.

"Item pengerjaan drainase itu kecil sekali dari total pengerjaan jalan sehingga kalau digabung tidak optimal," ujar Basuki melalui keterangan resmi, Minggu (16/6) malam.

Saat ini Direktorat Jenderal Bina Marga tengah menyusun desain program tersebut dan pengerjaan ditargetkan bisa mulai dilaksanakan pada 2020 mendatang. Drainase-drainase yang ada saat dinilai belum memenuhi standar lantaran hanya dibangun di sisi-sisi jalan.

baca juga: Stok Obat Aman Untuk Korban Banjir di Konawe Utara

Drainase yang dibuat pada masa lalu, lanjutnya, tidak selesai sampai pembuatan saluran akhir. Selain membuat drainase baru, Kementerian PU-Pera juga akan membuka drainase jalan yang tertutup bangunan. Hingga saat ini, Kementerian PU-Pera mencatat total panjang jalan nasional mencapai 47.107 kilometer. Itu belum termasuk jalan-jalan baru yang belum ditetapkan statusnya seperti yang berada di perbatasan Kalimantan.

"Jalan yang belum ditetapkan statusnya seperti jalan perbatasan di Kalimantan yang dibangun Kementerian PUPR akan ditetapkan statusnya tahun depan, sehingga tanggung jawab pemeliharaannya menjadi lebih jelas," tandas Basuki. (OL-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More