Keterdidikan dan Kedewasaan Berpolitik

Penulis: Adi Prayitno Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Pada: Senin, 17 Jun 2019, 06:20 WIB Opini
Keterdidikan dan Kedewasaan Berpolitik

MI/Duta
Ilustrasi

BULAN-BULAN politik ini ialah momentum yang mana para politikus wajib menimbang bahwa masyarakat kita semakin cerdas. Kualitas keterdidikan pemimpin politik, tentu saja dalam arti yang substantif yang tecermin dalam laku politik mereka. Bukan semata-mata gelar akademik yang akan menentukan eksistensi dan kedipilihan (electability) diri dan partai mereka di masa selanjutnya.

Pertama-tama, tentu saja wajib diterima bahwa pilpres sudah usai. Hasil resmi rekapitulasi suara nasional KPU memenangkan pasangan petahana Jokowi-Amin dengan selisih signifikan dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Disparitas suara keduanya terpaut jauh di kisaran angka 16,9 juta. Selisih yang cukup fantastis mengingat selama masa kampanye persaingan terkesan sengit. Fragmentasi politik begitu ekstrem dengan ragam manuver politisasi isu agama menjadi penanda kerasnya pertarungan.

Ibarat panggung gladiator pilpres hanya menawarkan dua opsi terbatas. Kalah atau menang. Tak ada opsi ketiga sebagai jalan kompromi. Sikap kesatria siap menang maupun kalah ialah ciri petarung sejati. Dalam pendidikan, ini kita sebut sebagai model mental, kesiapan, atau kedewasaan dalam menerima hal yang tak sesuai ekspektasi dan bersedia berproses menempuh medan-medan berikutnya.

Demokrasi elektoral menyediakan satu instrumen mencari keadilan bagi capres yang merasa dirugikan dengan hasil rekapitulasi KPU. Mediumnya ialah MK sebagai tempat ‘mengadu nasib’. Ini tentu harus dibarengi data valid sebagai alat bukti forensik mencari keadilan. Selain itu juga tak perlu agitasi massa berlebihan karena tak akan memengaruhi keputusan politik apa pun.

Bangsa ini sedikit bisa menghela nafas panjang setelah Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memutuskan menempuh jalur hukum mencari keadilan politik. Upaya ini menjadi pertaruhan terakhir membuktikan tuduhan pemilu curang terstruktur, sistematis, dan masif yang selama ini mereka narasikan. Jika tidak, Prabowo Subianto dan Sandiada Uno akan kehilangan integritasnya sebagai politisi yang tak siap kalah, tapi hanya siap menang.

Meski disparitas suara terpaut jauh, tetapi semua pihak harus mengapresiasi langkah pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno membuktikan segala hal terkait dengan tuduhan kecurangan pemilu. Biarkan keadilan menemukan jalannya sendiri. Pada saat yang bersamaan, kedewasaan politik bangsa sedang diuji dengan berbagai manuver politik jalanan yang kerap tak masuk akal.

Oleh karena itu, daripada demonstrasi tak menghasilkan solusi konkret secara politik, sebaiknya kelompok massa aksi yang kecewa dengan hasil pemilu terus membantu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mengumpulkan barang bukti sebagai bahan bersengketa di MK. Sekali lagi, protes jalanan tak akan mengubah apa pun apalagi hasil pemilu. Penyaluran protesnya harus lebih produktif dengan turut serta mengoleksi data-data kecurangan yang dinarasikan kubu penantang.

Frustrasi politik
Sejatinya, protes politik tak lagi terjadi setelah Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mantap menempuh jalur hukum sebab upaya memengaruhi hasil pemilu dengan memobilisasi massa mubazir, tak berguna. Demokrasi sudah maju, tak menyediakan ruang bagi pihak yang mencoba menekan penyelenggara pemilu dengan cara jalanan.

Sebagai bagian kebebasan berekspresi tentu saja sah melakukan protes massa. Namun, demonstrasi harus jelas tujuan dan agendanya. Terutama menjadi influencer menjaga stabilitas politik pascapilpres, bukan malah menjadi provokator yang memperkeruh keadaan. Anarkisme sosial, merusak fasilitas publik, dan aksi brutal lain tak lebih dari frustrasi politik pihak tertentu yang mulai kehilangan akal sehat.

Fenomena demonstrasi yang menghalalkan kekerasan bukan cara beradab, melainkan bentuk frustrasi politik karena gagal membuktikan tudingan kecurangan pemilu. Mereka kelompok pesimistis menuding sistem politik yang sedang berlangsung tak adil dan hanya bekerja untuk kemenangan kandidat tertentu.

Mungkin saja yang tak siap kalah pemilu itu pendidikannya bagus, tapi tak memiliki keterdidikan politik memadai untuk menerima semua hasil pemilu demokratis. Bangsa ini memiliki klausul regulasi mengatur pertandingan yang fair. Mekanismenya berlapis mengantisipasi segala kemungkinan kecurangan pemilu.

Pertanyaannya, mengapa baru teriak curang setelah ada hasil hitung cepat survei kredibel dan pleno KPU yang memenangkan Jokowi-Amin? Bukankah mekanisme pengawasan pemilu terjadi sejak pemungutan suara di TPS? Setiap tahapan penghitungan suara, dari level bawah hingga pusat dikontrol dengan mekanisme ketat. Semua unsur kontestan pemilu hadir sebagai saksi.

Memang agak sulit berdialektika dengan pihak yang mengalami frustrasi politik. Frasa konstitusional, argumen prosedural, hingga diskursus ilmiah demokrasi pasti ditolak. Konklusinya membabi buta. Semua hal dituding curang dan hanya memenangkan salah satu kandidat. Padahal, semua proses politik melibatkan berbagai pihak.

Rujuk politik
Saat ini semua anak bangsa sedang menunggu rujuk (rekonsiliasi) politik Jokowi dan Prabowo guna meredakan tensi politik yang makin mengeras. Secara simbolis rujuk elite secara perlahan akan meredam gejolak antarpendukung di akar rumput. Bulan puasa dan Idul Fitri momentum pas melakukan pertemuan hangat keduanya. Permainan sudah usai, tak ada alasan tak segera bertemu, terlepas apa pun hasil keputusan MK. Dalam konteks inilah kedewasaan berdemokrasi dibutuhkan.

Terlalu banyak energi bangsa dikuras hanya untuk urusan pilpres. Banyak hal sudah dikorbankan karena perbedaan pilihan politik. Konfrontasi, friksi, dan narasi kebencian seakan-akan tak berujung. Sampai kapan suasana batin kebangsaan ini tak akur saling intrik. Padahal, pilpres ialah ajang memilih pemimpin bangsa. Siapa pun yang menang tentu putra terbaik bangsa.

Tak harus menjadi presiden untuk mengabdi bagi kemajuan bangsa. Dalam kapasitas apa pun kontribusi membangun bangsa pasti dibutuhkan. Oleh karena itu, pilres bukan perang agama, suku, dan etnik. Tak usah bermusuhan begitu lama. Pilres sekadar ritual lima tahun guna melakukan sirkulasi kepemimpinan yang keabsahannya dijamin hukum pemilu. Pilpres bukan jihad berebut pintu surga. Jihad sejati upaya serius menaklukkan angkara murka di anak bangsa yang sedang marah.

Baik-buruknya masa depan bangsa sangat ditentukan bagaimana kedewasaan berdemokrasi semua pihak. Pertama, menyegerakan rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo sebagai upaya mencari titik temu ketegangan yang terjadi. Sebelumnya, Jokowi sudah mengirim sejumlah utusan merencanakan pertemuan dengan Prabowo, cuma belum ada titik temu. Bangsa ini sedang menunggu kerendahan hati mantan Danjen Kopasus itu membuka diri untuk segera melakukan rekonsiliasi.

Kedua, sambil menunggu hasil jalan hukum yang ditempuh Prabowo dan Sandiaga di MK, mari hindari upaya yang bisa membuat kegaduhan dengan memobilisasi massa berlebihan untuk menolak hasil pemilu dan mendelegitimasi KPU, Bawaslu, dan MK. Bangsa besar ialah bangsa yang menghormati semua proses politik yang sedang berlangsung.

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More