Minggu 16 Juni 2019, 19:57 WIB

Jokowi Buka Pintu Aktivis 98 Jadi Menteri

Rudy Polycarpus | Politik dan Hukum
Jokowi Buka Pintu Aktivis 98 Jadi Menteri

Antara/Aprilio Akbar
Presiden Joko Widodo saat menghadiri halal bihalal aktivis 98, Minggu (16/6)

 

DI periode kedua pemerintahannya, Presiden Joko Widodo memberi sinyal kursi di kabinet menjadi milik aktivis.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat menghadiri Halalbihalal Rembuk Nasional Aktivis 98 di Hotel Puri Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (16/6).

"Aktivis 98 ini adalah pelaku sejarah. Memang sebagian besar sudah ada yang menjabat bupati, di DPR, wali kota atau jabatan yang lain. Namun saya juga dengar ada yang belum menteri. Bisa saja kenapa tidak, dengan kemampuan yang ada, bisa saja," ujar Jokowi disambut sorak-sorai para aktivis yang hadir. Mereka meneriakan nama aktivis 98 sekaligus ketua panitia acara tersebut Adian Napitupulu.

Mendengar sorakan tersebut, Jokowi langsung merespon bahwa ia enggan membocorkan nama aktivis 98 yang layak menjadi menteri di kabinet mendatang.

Baca juga : Jokowi Minta Aktivis 98 Kelola Keberagaman Jadi Kekuatan

"Saya tidak mau menyebut nama dulu, tadi ada yang bilang Bung Adian, Bung Adian, inisial pun saya enggak mau (sebut)," ujar Jokowi sembari tersenyum.

Selain menteri, ujar Jokowi, para aktivis 98 juga bisa saja menjadi duta besar, atau penjabat di BUMN jika memiliki kapasitas mumpuni.

"Negara ini membutuhkan kebersamaan kita semua untuk bekerja sama, bersama memajukan dan membangun negara ini," pungkasnya.

Pada kesempatan itu, Jokowi meminta para aktivis reformasi itu berani mengevaluasi segala kebijakan pemerintahannya. Termasuk juga dengan mengoreksi kebijakan yang dianggap tak tepat.

"Kita harus berani mengoreksi apa yang masih harus dikerjakan apa yang masih kurang, apa yang harus diselesaikan ini menjadi koreksi kita," tegasnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menegaska bahwa dalam 5 tahun ke depan, pemerintahannya sudah tak memiliki beban apapun. Sehingga, sudah saatnya dia memaksimalkan apa yang akan menjadi fokus pemerintah. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More