5 Anggota KPU Palembang Jadi Tersangka

Penulis: (DW/N-3) Pada: Minggu, 16 Jun 2019, 22:40 WIB Nusantara
5 Anggota KPU Palembang Jadi Tersangka

Thinkstock
Ilustrasi

SATUAN Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palembang menetapkan status tersangka untuk lima anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang. Penetapan tersebut karena para tersangka diduga telah melakukan perkara tindak pidana pemilu.

Kepala Satuan Reskrim Polresta Palembang, Komisaris Yon Edi Winara menjelaskan, penetapan tersangka berawal dari temuan Bawaslu yang kemudian dilaporkan selaku Ketua Bawaslu Palembang,  Muhammad Taufik, ke Polresta Palembang pada 22 Mei 2019, dengan laporan Polisi No.Pol: LPB/1105/V/2019/SUMSEL/RESTA.

Dia melanjutkan, kelima komisioner KPU tersebut diduga melanggar Pasal 510 subsider Pasal 554 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. “Kelima komisioner KPU Palembang itu diduga melakukan tindak pidana pemilu,” kata Yon, Minggu (16/6).

Kelima tersangka ialah Ke­tua KPU Palembang berinisial EF dan Al, YT, AB, serta SA  yang masing-masing sebagai komisioner. Mereka diduga  telah menghilangkan hak pilih masyarakat.

Pasalnya, KPU Palembang sebagai penyelenggara pemilu tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk melaksanakan pemilihan suara umum dan pemilihan suara susulan pada Pemilu Serentak 2019.

“Kami sudah meminta keterangan dari kelima tersangka dan pemeriksaan sudah dilakukan sejak kemarin. Selain itu, kami juga akan memeriksa 20 saksi tambahan yang merupakan saksi ahli,” urai Yon.

Dalam menanggapi hal itu, pihak KPU Palembang menyatakan siap menjalani proses hukum terhadap lima anggota mereka. Ketua KPU Palembang, Eftiyani, menegaskan, pihaknya akan menghadapi persoalan hukum yang mendera mereka karena hal itu merupakan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilu.

“Status kami sebagai tersangka sudah menjadi konsumsi nasional . Hal itu menjadi keputusan penyidik dan kami sangat menghormati. Kami akan mengikuti proses hukumnya,” kata Eftiyani, Minggu (16/6).

Untuk menghadapi pro­ses hukum tersebut, Eftiyani mengatakan, pihaknya telah menunjuk Sri Sulastriana sebagai kuasa hukum. (DW/N-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More