Minggu 16 Juni 2019, 22:40 WIB

5 Anggota KPU Palembang Jadi Tersangka

(DW/N-3) | Nusantara
5 Anggota KPU Palembang Jadi Tersangka

Thinkstock
Ilustrasi

 

SATUAN Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palembang menetapkan status tersangka untuk lima anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang. Penetapan tersebut karena para tersangka diduga telah melakukan perkara tindak pidana pemilu.

Kepala Satuan Reskrim Polresta Palembang, Komisaris Yon Edi Winara menjelaskan, penetapan tersangka berawal dari temuan Bawaslu yang kemudian dilaporkan selaku Ketua Bawaslu Palembang,  Muhammad Taufik, ke Polresta Palembang pada 22 Mei 2019, dengan laporan Polisi No.Pol: LPB/1105/V/2019/SUMSEL/RESTA.

Dia melanjutkan, kelima komisioner KPU tersebut diduga melanggar Pasal 510 subsider Pasal 554 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. “Kelima komisioner KPU Palembang itu diduga melakukan tindak pidana pemilu,” kata Yon, Minggu (16/6).

Kelima tersangka ialah Ke­tua KPU Palembang berinisial EF dan Al, YT, AB, serta SA  yang masing-masing sebagai komisioner. Mereka diduga  telah menghilangkan hak pilih masyarakat.

Pasalnya, KPU Palembang sebagai penyelenggara pemilu tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk melaksanakan pemilihan suara umum dan pemilihan suara susulan pada Pemilu Serentak 2019.

“Kami sudah meminta keterangan dari kelima tersangka dan pemeriksaan sudah dilakukan sejak kemarin. Selain itu, kami juga akan memeriksa 20 saksi tambahan yang merupakan saksi ahli,” urai Yon.

Dalam menanggapi hal itu, pihak KPU Palembang menyatakan siap menjalani proses hukum terhadap lima anggota mereka. Ketua KPU Palembang, Eftiyani, menegaskan, pihaknya akan menghadapi persoalan hukum yang mendera mereka karena hal itu merupakan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilu.

“Status kami sebagai tersangka sudah menjadi konsumsi nasional . Hal itu menjadi keputusan penyidik dan kami sangat menghormati. Kami akan mengikuti proses hukumnya,” kata Eftiyani, Minggu (16/6).

Untuk menghadapi pro­ses hukum tersebut, Eftiyani mengatakan, pihaknya telah menunjuk Sri Sulastriana sebagai kuasa hukum. (DW/N-3)

Baca Juga

ANTARA

PPDB Tingkat SLTP Negeri Kota Medan Dilakukan Secara Online

👤Yoseph Pencawan 🕔Sabtu 06 Juni 2020, 01:35 WIB
Pada PPDB online tingkat SMP di Kota Medan, akan terdapat empat jalur pendaftaran. Antara lain jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur...
MI/Yohanes Manase

Konsistensi Seorang Ibu di NTT, Tolak Lahan untuk Pabrik Semen

👤Yohanes Manase 🕔Jumat 05 Juni 2020, 21:34 WIB
Rombongan DPRD Manggarai Timur yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Bernadus Nue mendatangi Luwuk untuk berdialog terkait pro-kontra pembangunan...
MI/Widjajadi

Bersepeda Massal di Solo Selama Wabah Covid Dilarang

👤Widjajadi 🕔Jumat 05 Juni 2020, 21:05 WIB
SATUAN Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Solo melarang warga bersepeda massal di tengah pandemi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya