Senin 17 Juni 2019, 06:00 WIB

Lebih Greeeng Pakai Pelat Militer

Mathias S Brahmana Wartawan Media Indonesia | Opini
Lebih Greeeng Pakai Pelat Militer

MI
MI Mathias S. Brahmana Wartawan Media Indonesia

Kevin Kosasih, 24, warga BSD, Tangerang, Banten, dihadang polisi lalu lintas di simpang Taman Safari, seberang Pos 5 Satlantas Polres Bogor, Cisarua, Jawa Barat, Sabtu (1/6/2019), pukul 10.40 WIB. Polisi menghentikan kendaraan Fortuner yang dikemudikan Kevin karena mengemudi secara ugal-ugalan.

Kevin dengan tenang meminggirkan kendaraan. Kendaraan yang ditumpanginya berpelat pejabat Polri, lengkap dengan rotator dan strobo. Awalnya polisi yang menyetop terlihat sungkan namun kemudian percaya diri setelah pengemudi membuka kaca. Ternyata bukan pejabat Polri, melainkan seorang sipil dan masih berstatus pelajar. Fortuner hitam berpelat dinas polisi nomor register 3553-07 itu semula sudah dicoba dihentikan oleh masyarakat namun diabaikan.

Masyarakat kesal dan menginfokan kepada polisi lalu lintas bahwa tindakan pengemudi Fortuner berpelat lambang Tri Brata dapat membahayakan keselamatan orang lain.  

Dua hari kemudian, Senin (3/6/2019), Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bogor Ajun Komisaris Fadli Amri mengungkapkan pelat nomor yang digunakan Kevin tidak sesuai peruntukan alias digunakan oleh orang yang tidak berhak.

Pelat polisi nomor 3553-07 teregister dengan STNK Dinas No 00941 atas nama Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Staf Logistik dengan masa berlaku terhitung 20 Maret 2019 hingga 19 Maret 2020.Pelat 3553-07 diperuntukkan bagi kendaraan pengawalan VIP maupun VVIP.

Sipil tidak boleh menggunakan. Itulah sebabnya banyak yang mengatakan Kevin amat beruntung karena hanya dikenakan pasal pelanggaran lalu lintas, bukan pemalsuan atau pencurian.

Diduga dia memakai STNK berikut pelat nomor dinas asli atas izin pemegang yang berhak. Seandainya banyak orang seberuntung Kevin yang memiliki handai taulan, kenalan, saudara, kerabat, atau beking, di lingkungan aparat keamanan, tentu semakin ramai kendaraan-kendaraan sipil menggunakan pelat dinas berseliweran di jalan raya. Saat ini, pengemudi yang menggunakan lambang negara pada kendaraan, mendapat perlakuan istimewa di jalan raya.

Bisa ambil jalan darurat, bunyikan sirene dan lampu rotator, pengguna jalan lain akan menepi. Masyarakat Indonesia masih menghormati lambang negara yang ada pada kendaraan tersebut sekalipun pengemudinya menggunakan untuk kepentingan pribadi. UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memang mengatur pihak yang berhak mendapatkan prioritas jalan sebagaimana tercantum pada Pasal 134 dan 135.

Pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah memiliki hak prioritas di jalan raya meskipun tanpa pengawalan.
Sedangkan kendaraan lain yang ditumpangi pimpinan lembaga negara, pejabat asing, tamu negara maupun kendaraan untuk kepentingan tertentu, harus menggunakan pengawalan petugas kepolisian.

Sayangnya di lapangaan, sekalipun kendaraan-kendaraan dinas tanpa pengawalan kepolisian, mereka sering memaksa meminta jalan prioritas dengan membunyikan sirene maupun lampu rotator atau strobo.   

Adanya prioritas jalan bagi pelat nomor dinas membuat orang-orang tertentu tidak segan-segan memakai pelat Polri/TNI. Barangkali itu pula tujuan pengemudi Mitsubishi Pajero memasang pelat 3005-00 yang dikeluarkan Detasemen Markas Mabes TNI digunakan dalam acara relawan salah satu Capres di Bogor, Jawa Barat.

Berdasarkan data yang teregistrasi, pelat nomor tersebut seharusnya digunakan oleh mobil berjenis Mitsubishi Lancer, ternyata dipakaikan ke Mitsubishi Pajero. Mengapa bisa demikian, mungkin karena memang sudah terbiasa demikian.

Kevin juga mungkin sudah menganggap biasa menggunakan pelat mobil dinas karena saat ini kawan-kawannya, anak-anak muda milineal, yang mengemudikan kendaraan berpelat militer/kepolisian, berseliweran di jalanan.

Bagi kawula muda, nomor cantik sudah usang. Sekarang era pelat dinas terutama militer. Demi harga diri dan ingin mendapat pengakuan dari teman-temannya, mereka berani pinjam atau sewa, bahkan bila perlu memesan yang di pinggir jalan.

Kevin Kosasih dalam pemeriksaan awal juga mengaku demikian. Ia memesan pelat tersebut di jalanan. Belakangan, Mabes Polri menyatakan pelat yang digunakan Kevin benar-benar asli. Masalah mengunakan pelat militer atau kepolisian oleh pihak yang tidak berhak menimbulkan kecemasan.

Sipil pengguna pelat dinas cenderung bersikap lebih militer dari militer, lebih polisi ketimbang polisi. Kevin buktinya, ugal-ugalan mengemudikan kendaraan sehingga dapat membahayakan orang lain yang sedang melintas di kawasan Puncak, Bogor.

Beda-beda tipis dengan orang yang mengenakan seragam satgas ormas, mereka lebih garang ketimbang polisi. Polisi juga sebaiknya menertibkan kendaraan sipil yang memakai asesoris sirene, lampu strobo dan rotator.

Sudah lama pengendara kesal atas mobil-mobil modif yang merasa lebih TNI dari TNI tersebut. Kesal karena kelakuan pengemudi tersebut cenderung egois, merasa jalanan milik orangtuanya. Padahal mereka merupakan pelanggar Undang-Undang.  

Penggunaan aksesori rotator, sirine, dan strobo diatur dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 59 menyebutkan kendaraan yang diperbolehkan menggunakan isyarat lampu adalah biru untuk kepolisian, merah untuk pemadam kebakaran dan ambulans, kuning untuk patroli jalan tol, petugas pengawas sarana serta prasarana.

Bagi yang melanggar, sesuai Pasal 287 ayat 4 dari UU No 22 tahun 2009, dapat dikenakan hukuman kurungan selama satu bulan dan denda maksimal sebesar Rp250 ribu.

Disinilah keberuntungan seorang Kevin, polisi tidak mengenakan pidana tapi cuma menilangnya. Bila penyimpangan lambang negara dibiarkan tanpa sanksi, pada saatnya nanti, masyarakat tidak akan lagi menghormati lambang tersebut.

Jika semakin sering pelat-pelat demikian dipakai oleh pengendara ugal-ugalan, masyarakat tidak akan lagi memberi jalan prioritas kepada yang betul-betul butuh cepat melintas terkait kepentingan dinas. Seperti yang terjadi pada beberapa kendaraan ambulans yang viral dibagikan warganet.

Pengendara enggan memberikan jalan kepada ambulans meski mobil bersangkutan membunyikan sirene dan lampu rotator.
Penyebabnya bukan karena rasa sosial masyarakat merosot ke titik nadir. Fakta di lapangan memang menemukan pengemudi ambulans menyelewengkan hak prioritasnya.

Agar dapat menembus kemacetan dengan mudah, pengemudi membunyikan sirena dan memasang lampu, ternyata dipergoki pengendara lainnya ambulans tersebut menuju kolam renang. Dalam kasus lain, ambulans bukan membawa orang sakit malah jadi kendaraan pengiriman barang.

Untuk kasus tertentu, masyarakat bisa saja menerima. Seperti pemindahan Setya Novanto dari Lapas Sukamiskin ke Gunung Sindur menggunakan ambulans, masyarakat biasa-biasa saja. Tapi kalau ambulans mengirim batu ke Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, langsung mendapat sorotan tajam, karena memang bukan itu peruntukannya.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More