Kasus SAT tidak Bisa Dikaitkan dengan SN

Penulis: Mediaindonesia.com Pada: Sabtu, 15 Jun 2019, 17:50 WIB Politik dan Hukum
Kasus SAT tidak Bisa Dikaitkan dengan SN

MI/M. Irfan
Kuasa hukum SN, Otto Hasibuan

KASUS Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) sangat berlainan dan tidak bisa dikaitkan dengan Sjamsul Nursalim (SN). Karena SN telah terikat pada janji pemerintah dalam surat release and discharge(R&D) tertanggal 25 Mei 1999 yang diberikan kepadanya. 

Sedangkan kasus SAT terkait dengan penghapusan utang petambak dan surat keterangan lunas (SKL), di mana SN tidak terlibat sama sekali. Pada waktu4th SAT belum menjadi ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). R&D diberikan oleh pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan dan Badab Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada masa Glenn MS Yusuf.

Kuasa hukum SN, Otto Hasibuan, mengingatkan, kasus penerbitan SKL pada 2004 sesungguhnya tidak berpengaruh sama sekali karena SN telah menerima R&D dari pemerintah di 1999, di mana pemerintah membebaskan dan melepaskan SN dari setiap kewajiban lebih lanjut atas penyelesaian pembayaran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 

Menurut dia, pemerintah juga mengakui dan setuju tidak akan memulai atau melakukan tuntutan hukum apapun atau menjalankan hak hukum apapun yang dimiliki, bilamana ada, terhadap SN atas segala hal yang berkaitan dengan BLBI.

 

Baca juga 02 akan Hadirkan Saksi Pamungkas di Persidangan MK

 

“Semua penyelesaian BLBI kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), telah dipenuhi oleh SN berdasarkan MSAA pada 1999. Caranya melalui pembayaran tunai dan penyerahan aset-aset berupa saham-saham perusahaan kepada Pemerintah melalui BPPN, sehingga apa yang terjadi sesudahnya sama sekali tidak ada kaitan dan bukan lagi urusan SN”, kata advokat senior itu dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/6).

“Perlu diketahui, BDNI telah diambil alih oleh BPPN sejak 4 April 1998. Piutang pada petambak adalah aset yang melekat pada BDNI, maka sejak bank itu diambil alih, SN tidak memiliki kuasa atau kendali apapun terhadap BDNI maupun aset-asetnya, semuanya sepenuhnya berada dalam penguasaan dan pengelolaan BPPN. Oleh karenanya kalau di kemudian hari dihapuskan ataupun dijual pemerintah sudah tidak mungkin bisa dikaitkan lagi kepada SN,” jelas Otto.

Dengan demikian, kata dia, menghubung-hubungkan kepada SN sangat tidak masuk akal dan tidak relevan.

"Syarat dan ketentuan dalam MSAA juga disiapkan sepenuhnya oleh BPPN dan para konsultannya, termasuk semua perhitungan aset dan kewajiban BDNI pada saat bank tersebut dibekukan operasinya pada 21 Agustus 1998. SN hanya menerima semua kondisi yang ditetapkan dalam MSAA," tambahnya. (RO/OL-9)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More