Sabtu 15 Juni 2019, 09:05 WIB

KPU Sebut Dalil 02 Konyol

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
KPU Sebut Dalil 02 Konyol

MI/SUSANTO
Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman (tengah) didampingi hakim konsitusi lainnya memimpin sidang perdana sengketa Perselisihan Hasil P

 

TIM kuasa hukum calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengungkapkan klaim kemenangan 52% dalam Pemilu Presiden 2019.

Hal itu termuat dalam petitum yang dikemukakan dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, kemarin.

Secara rinci, kubu 02 menyatakan paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendapatkan 63.573.169 suara atau 48% dan Prabowo-Sandiaga Uno meraih 68.650.239 suara atau 52%. Angka tersebut kontras dengan hasil yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni Jokowi-Amin meraih 85.607.362 suara (55,50%) dan Prabowo-Sandi meraih 68.650.239 suara (44,50%).

KPU mempertanyakan bukti klaim kemenangan itu. "Misalkan klaim hasil penghitungan KPU sekian kemudian (dianggap) pemohon (beda) di satu provinsi. Nah, itu selisih di mana? Apakah di tingkat rekapitulasi provinsi atau di TPS? TPS mana? Belum jelas juga lokus atau tempat kejadian di mana," ujar Komisioner KPU Hasyim Asy'ari seusai sidang.

Hasyim menilai sederet gugatan yang diajukan tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga hanya tuduhan tanpa bukti. Termasuk, tudingan ada 22 juta data pemilih siluman yang disebut dipakai untuk menggelembungkan suara paslon 01.

"Kalau kita simak dokumen perbaikan tadi dalam pandangan kami tidak jelas. Ada tuduhan suara siluman, sementara ini kalau kami baca gugatan pemilu DPR itu enggak ada ya menuduhkan jutaan pemilih siluman itu. Kalau banyak dalil, tapi tidak bisa membuktikan kan konyol," cetus Hasyim.

Tim hukum Prabowo-Sandiaga, Teuku Nasrullah, mengklaim angka perhitungan pihaknya didapat berdasarkan dokumen C1 yang dimiliki relawan kubu Prabowo-Sandiaga dan dokumen yang berasal dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Lebih lanjut, Nasrullah mengatakan terjadi penggelembungan suara yang menyebabkan paslon 02 kalah. "Pemohon meyakini ada kecurangan pemilu yang membuat terjadinya penggelembungan dan pencurian suara yang jumlahnya antara 16.769.369 sampai dengan 30.462.162 suara."

Teguran hakim

Di tengah sidang, hakim anggota MK I Dewa Gede Palguna sempat menegur tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiga Uno. Teguran bermula saat Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, mengeluhkan 12 truk bukti yang tidak bisa masuk.

"Jadi Pak Majelis Hakim waktu kami masuk dengan satu truk, yang lain katanya MK sudah tutup. Ada teman kami Lutfi yang menjelaskan," kata Bambang.

Lutfi menjelaskan pihaknya berniat menyerahkan 12 truk bukti ke MK. Namun, saat baru satu truk diturunkan, ada pengumuman MK ditutup.

"Kami melihat bahwasanya kawan-kawan yang menurunkan barang itu capek. (MK) mengatakan, 'kami capek sekali, mohon sampai di sini saja dulu, data-data untuk Jawa Tengah disetop saja dulu'. Meskipun sudah kami turunkan, akhirnya truk kami, kami tarik kembali," jelas Lutfi.

Palguna lantas menegur tim hukum. Ia mengingatkan semua pihak, waktu pelayanan di MK sampai pukul 17.00 WIB. Kendati begitu, kerap diundur hingga pukul 19.00 WIB. Dia juga memastikan segala bukti yang masuk pasti diverifikasi.

"Jadi kemarin enggak jadi ke sini? Memang dikatakan jam 19.00 WIB sudah close dulu karena istirahat tapi setelah itu diperiksa lagi dan itulah hasilnya, inilah temuan yang disampaikan Pak Ketua, bahwa ada ditarik kembali karena mengatakan, 'kami agak capek' nah itu soal lain. Jadi seolah-olah jangan Mahkamah yang keliru," tandas Palguna. (Faj/Uta/Medcom/P-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More