Sabtu 15 Juni 2019, 00:30 WIB

Warga Anggap Kenaikan PBB Positif

Warga Anggap Kenaikan PBB Positif

Ilustrasi
Pajak Bumi dan Bangunan

 

WARGA Kota Bekasi yang lokasi rumahnya terdampak pembangunan strategis tak mempermasalahkan kenaikan pajak bumi dan ba-ngunan (PBB). Mereka malah bersyukur karena harga jual tanah ikut melejit.

Anne, warga Kampung Dua Gang Aman RT 06 RW 01, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, menyambut baik kenaikan PBB yang ditetapkan Pemerintah Kota Bekasi terhitung sejak Mei 2019.

"Banyak pembangunan stra-tegis yang membuat harga jual tanah di Kota Bekasi ikut naik. Sebelumnya NJOP di sini Rp600 ribu per meter. Sekarang, kalau ada yang menawar tanah kami senilai Rp3 juta per meter, kami enggak mau," ungkap Anne, Jum-at (14/6).

Kampung Dua yang ditinggali Anne terdongkrak menjadi wila-yah perekonomian menyusul beroperasinya pembangunan Tol Becakayu. Anne menyebutkan, kenaikan besaran PBB merupakan konsekuensi logis atas perkembangan pembangunan yang memicu kebangkitan perekonomian.

Meski demikian, ia berharap pemerintah setempat bijak dalam mengelola perolehan pajak dan digunakan kembali untuk kesejahteraan warga.

Pemerintah Kota Bekasi memutuskan menaikkan besaran PBB di 43 wilayah dengan alasan menyesuaikan kebangkitan perekonomian di wilayah setempat. Besaran kenaikan diatur berdasarkan Perda Nomor 02 Tahun 2012 tentang PBB-P2 (Pedesaan dan Perkotaan) pada Pasal 06 ayat 1.

Kenaikan PBB berlaku di 43 wilayah mengacu pada nilai jual objek pajak (NJOP). "NJOP-nya bervariasi, makin komersial akan kian tinggi NJOP-nya," jelas Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Karya Sukmajaya.

Kota Bekasi tengah mengalami perkembangan pesat, pertumbuhan investasi, maupun volume transaksi jual beli yang cukup signifikan. Berdasarkan perhitungan tarif PBB yang sudah ada dalam Perda 02 Tahun 2012 tentang PBB-P2 disebutkan wilayah dengan nilai NJOP sebesar Rp1 juta hingga Rp500 juta dibebankan PBB sebesar 0,1%.

Untuk wilayah dengan NJOP sebesar Rp500 juta hingga Rp1 miliar dikenai PBB sebesar 0,15%, sedangkan wilayah dengan NJOP sebesar Rp1 miliar ke atas diganjar 0,25%. "Misalnya, tadinya NJOP wilayah Summarecon hanya di bawah Rp500 juta, sekarang PBB-nya menyesuaikan karena NJOP-nya meningkat," jelas dia.

Dengan kenaikan PBB di 43 wilayah pada 2019, Karya yakin pihaknya bisa mengejar target perolehan PBB sebesar Rp599 miliar. Target ini lebih besar jika dibandingkan dengan pencapaian PBB pada 2018 sekitar Rp340 miliar. "Targetnya memang naik pesat, tapi kita optimistis," kata dia.

Kenaikan PBB, menurut Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, sudah disosialisakan sejak pertengahan Mei. "Sekarang pembangunan Kota Bekasi pesat. Dulu NJOP satu wilayah cuma Rp600 ribu, kini naik menjadi Rp1,3 juta. Ada juga yang rumahnya tidak masuk pajak, setelah pembangunan Tol Cimanggis-Cibitung menjadi lebih baik. Jadi harus kami sesuaikan," imbuhnya. (Gan/J-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More