Penerbitan IMB Salahi Prosedur Hukum, PDIP: Anies Plintat-Plintut

Penulis: Selamat Saragih Pada: Jumat, 14 Jun 2019, 18:40 WIB Megapolitan
Penerbitan IMB Salahi Prosedur Hukum, PDIP: Anies Plintat-Plintut

ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono

KETUA Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menegaskan, pihaknya menyalahkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, nekat tanpa mempetimbangkan segel yang dikeluarkan dalam menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) terhadap 932 bangunan di atas lahan reklamasi, Pulau D.

"Kita (Fraksi PDI P-Red) DPRD DKI menuding Anies menyalahi aturan dan tidak konsekuen. Gubernur itu plintat plintut. Ada disegel ada pula yang diterbitkan IMB," kritik Gembong.

Tudingan dari Dewan itu keras dan mengecewakan legislatif, sebab dua rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi belum disahkan, ungkap Gembong.

Baca juga: Penerbitan IMB di Pulau Reklamasi Langgar Prosedur Hukum

Menurut dia, kedua raperda tersebut adalah mengatur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Raperda Kawasan Pantura.

“Kalau menurut saya pasti salah. Karena alas untuk menerbitkan IMB itu kan, pertama adalah soal zonasi. Kedua adalah tata ruang. Kalau melihat di dalam tata ruang kita sekarang area reklamasi itu masih lautan. Belum jadi daratan, walaupun faktanya sudah jadi daratan,” kata Gembong, di Jakarta, Jumat (14/6).

Dia menambahkan, bila dilihat aturan tata ruang, harus direvisi dulu perubahannya dari lautan menjadi daratan. Setelah diubah menjadi daratan, baru diatur peruntukannya sesuai dengan aturan yang ada.

“Setelah menjadi daratan, mau kita ubah menjadi apa? Soal tata ruang kita yang mengatur. Sementara tata ruang kita belum direvisi, Pak Anies sudah menerbitkan IMB. Ini kan jelas menyalahi aturan yang ada,” lanjut Gembong.

Menurut dia, Anies tidak menjalani aturan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Tanpa ada kedua perda tentang reklamasi tersebut, maka acuan hukum menerbitkan IMB tidak ada.

“Prosedur hukumnya tidak dilalui dengan baik oleh Pak Anies. Artinya alas hukumnya Pak Anies menerbitkan IMB itu tidak ada alias ngambang,” jelas Gembong.

Seperti diberitakan sebelumnya, Anies pernah mengatakan dua rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi akan direvisi secara keseluruhan. Dia tidak mau terburu-buru melakukan revisi kedua raperda tersebut.

Anies mengharapkan revisi kedua raperda itu dapat selesai dengan cepat. Sebab pihaknya tidak ingin tanggung-tanggung merevisi keduanya. Raperda itu memiliki efek jangka panjang yang tidak sekadar merancang aturan untuk satu atau dua tahun, melainkan untuk jangka waktu 10 tahun ke depan.

Didalamnya termasuk pengaturan tiga pulau yang sudah ada bangunannya. Anies merencanakan dibangun permukiman nelayan, kawasan industri, dan perluasan pelabuhan. Rencana tersebut sama dengan rencana yang dimunculkan Gubernur DKI sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Nantinya berdasarkan hasil review, pihaknya akan membuat peta baru untuk kawasan pesisir. Dari peta tata ruang kawasan pesisir ini, kemudian akan diterjemahkan dalam bentuk pasal per pasal untuk revisi kedua raperda.

Kalau hanya sekadar revisi saja pasal tanpa ada gambarannya, Anies mengaku pihaknya mengkhawatirkan raperda tersebut tidak akan punya makna. Apalagi sebagian dari kawasan tiga pulau reklamasi tersebut akan dimanfaatkan untuk akses publik. Terutama untuk menikmati pantai.

“Jadi kami akan mengusulkan kembali (dua raperda), tetapi izinkan kami untuk menuntaskan dulu perencanaannya, baru nanti kita masukkan,” ujarnya. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More