Defisit Anggaran, Operasi Yustisi Ditiadakan

Penulis: Gana Buana Pada: Jumat, 14 Jun 2019, 15:50 WIB Megapolitan
Defisit Anggaran, Operasi Yustisi Ditiadakan

ANTARA
Operasi Yustisi

PEMERINTAH Kota Bekasi meniadakan operasi yustisi pascaarus balik lebaran 2019. Padahal, prediksi penambahan penduduk lewat arus balik mudik diperkirakan mencapai 100 ribu jiwa.

“Karena tidak ada anggarannya, kas daerah masih belum stabil imbas defisit tahun lalu. Jadi kami tidak menggelar operasi yustisi yang biasanya dilakukan usai lebaran,” kata Kepala Bidang Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Kota Bekasi Nardi, Jumat (14/6).

Baca juga: Tak Gelar Operasi Yustisi tak Berarti Undang Pendatang

Nardi mengakui, Kota Bekasi menjadi salah satu tujuan pendatang dari berbagai daerah. Pemerintah daerah, kata dia, tidak melarang kehadiran para pendatang yang umumnya datang untuk mengadu nasib. “Asalkan memang memiliki keterampilan dan sudah ada tujuan, semua dipersilakan datang,” jelas dia.

Sesuai ketentuan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2015, pendatang yang menginap selama tujuh hari lamanya, wajib melapor ke pengurus RT/RW setempat. Lantas jika kunjungan diperpanjang lebih dari sepekan, diakui Nardi, laporan itu harus dilakukan ke kantor kelurahan setempat. Disitu juga pendatang baru harus membuat Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara (SKTTS). “SKTTS ini berlaku selama enam bulan dan bisa diperpanjang satu kali untuk enam bulan berikutnya,” jelas dia.

Perihal pengawasan pendatang, kata Nardi, sudah disosialisasikan jauh-jauh hari melalui kelurahan dan kecamatan kepada para pengurus RT/RW. Para pengurus RT/RW diminta dapat menjalankan peran pengawasan tersebut sebaik-baiknya. “Tidak hanya saat momen usai lebaran seperti sekarang, tapi sepanjang waktu karena pendatang ke Kota Bekasi tidak terbatas muncul di saat seperti ini,” ujarnya.

Seperti yang diketahui, jumlah pendatang baru yang masuk ke Kota Bekasi usai lebaran diprediksi mencapai 100 ribu orang. Padahal, tingkat kepadatan sudah mencapai 17 ribu jiwa per kilometer.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mengatakan, pemerintah daerah tidak melarang pendatang baru. Hanya saja, mereka yang ingin menjadi warga Kota Bekasi wajib memiliki keahlian. “Tanpa operasi yustisi kita tetap awasi di tingkat aparatur RT dan RW,” katanya.

Tri mengaku, prediksi pendatang baru mencapai 100 ribu jiwa. Angka itu berdasarkan pendataan petugas saat menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 hingga Pemilu April 2019.

“Kalau Pilkada kan ada 2,7 juta jiwa, tapi saat Pilpres kemarin naik menjadi 2,8 juta jiwa. Ada kenaikan 100 ribu jiwa. Itu yang menjadi perhitungan saya,” tandasnya. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More