Diduga Langgar Kode Etik, Bambang Diadukan ke Peradi

Penulis: Mal/P-4 Pada: Jumat, 14 Jun 2019, 08:20 WIB Politik dan Hukum
Diduga Langgar Kode Etik, Bambang Diadukan ke Peradi

MI/ADAM DWI
MELANGGAR KODE ETIK: Perwakilan Advokat Indonesia Maju (AIM) Sandi Situngkir menyerahkan surat laporan dugaan pelanggaran kode etik kepada P

SEJUMLAh advokat melaporkan kuasa hukum calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, ke Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Bambang dinilai melanggar kode etik profesi advokat karena masih menjabat sebagai Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Pencegahan Korupsi saat menerima kuasa sebagai kuasa hukum pasangan Prabowo-Sandiaga untuk bersidang di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Menurut undang-undang dan kode etik, itu tidak boleh dan kami yakin yang bersangkutan juga mengetahui itu. Akan tetapi, kami tidak memahami rekan sejawat kami Bambang Widjojanto melanggar itu," kata perwakilan advokat, Sandi Situngkir, di Kantor Peradi pimpinan Fauzie Hasibuan di Jakarta, kemarin.

Sandi juga menyayangkan pernyataan BW yang mengaitkan MK dengan rezim korupsi saat mendaftarkan gugatan sengketa pemilihan presiden ke Gedung MK pada 24 Mei 2019. Sandi menilai pernyataan BW melanggar kode etik profesi advokat. "Advokat itu dilarang mengerdilkan dan menurunkan muruah pengadilan. Bahasa itu mengajak publik untuk tidak memercayai MK," jelas Sandi.

Selain itu, Sandi menanggapi ihwal BW yang mengajukan cuti ke Pemprov DKI Jakarta selama bersidang di MK. Menurutnya, meskipun cuti, jabatan sebagai pejabat negara masih melekat dan tetap melanggar kode etik.

"Yang bersangkutan (BW) menurut (Gubernur DKI) Anies cuti terhitung 24 Mei 2019. Kalau cuti, statusnya tetap sebagai pejabat negara. Kemudian dia tanda tangani kuasa pada 22 Mei ketika menjabat sebagai pejabat negara," jelasnya.

Dia mengingatkan, apabila terbukti melanggar, BW bisa saja diberhentikan sebagai advokat. Status BW saat ini terdaftar di anggota Peradi pimpinan Fauzie Hasibuan. "Itu konsekuensi pelanggaran kode etik bisa pemberhentian tetap sebagai advokat Indonesia," ujarnya.

Laporan pengaduan itu diterima langsung oleh Fauzie Hasibuan. Fauzie menyebut pihaknya akan memeriksa laporan tersebut. Dia juga berencana memanggil BW untuk diperiksa. "Dalam konteks ini komisi pengawas akan menampung laporan. Nantinya (BW) akan dipanggil," jelasnya. (Mal/P-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More