Kamis 13 Juni 2019, 20:30 WIB

Tiongkok Dukung Respons Otoritas Hong Kong Atasi Kerusuhan

Tesa Oktiana Surbakti | Internasional
Tiongkok Dukung Respons Otoritas Hong Kong Atasi Kerusuhan

AFP
protes massa terhadap rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi Hong Kong,

 

PEMERINTAH Tiongkok menggambarkan protes massa terhadap rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi Hong Kong, sebagai kerusuhan. Mereka pun mendukung tanggapan pemerintah setempat.

Komisaris Kepolisian Hong Kong, Stephen Lo He, menyebut pertemuan damai pada Rabu (12/6) kemarin, berubah menjadi kerusuhan. Para demonstran dinilai bertindak dengan kasar secara terorganisir.

Selain menangkap 11 orang tersangka, petugas kepolisian menembakkan sekitar 150 tabung gas air mata. Petugas kepolisian juga menggunakan peluru karet untuk membubarkan kerumunan massa. Adapun 22 petugas mengalami luka-luka dalam bentrokan.

Ratusan ribu warga Hong Kong berkumpul untuk melancarkan aksi protes. Mereka menentang rencana kebijakan, yang membuat warga Hong Kong rentan terhadap sistem peradilan buram Tiongkok. Demonstrasi menyebabkan lalu lintas terhenti, begitu juga aktivitas di pusat kota.

Beberapa video yang beredar luas memperlihatkan petugas kepolisian memukul pengunjuk rasa, yang dinilai memicu kerusuhan. Sedikitnya 79 orang terluka, dengan dua orang dinyatakan kritis. Peristiwa itu merupakan kerusuhan politik terburuk sejak Hong Kong dikembalikan ke Tiongkok pada 1997.


Baca juga: Carrie Lam Tuding Kerusuhan Terorganisasi


Pihak kepolisian bersikeras tindakan supresif diperlukan, untuk menangkis lemparan batu bata dan batang logam dari arah demonstran. Namun, kalangan pengamat menilai petugas melakukan kekerasan yang telokalisir, untuk melancarkan operasi terhadap massa yang jauh lebih besar dibandingkan demonstran damai.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Geng Shuang, mengatakan aksi protes merupakan tindakan yang merusak stabilitas Hong Kong.

"Apa yang terjadi di kawasan Admiralty bukan sebuah demonstrasi damai. Melainkan, sebuah kerusuhan yang diorganisir sebuah kelompok," pungkasnya dalam pengarahan rutin.

"Kami mendukung langkah yang diambil pemerintah Hong Kong, dengan keadaan yang disesuaikan ketentuan hukum," lanjut Geng Shuang.

Asosiasi Pengacara Hong Kong juga berpendapat kepolisian disinyalir telah melampaui kekuatan hukum. Mereka kemungkinan menggunakan kekuatan yang sebenarnya tidak diperlukan.

Dalam hal ini, menghadapi pengunjuk rasa yang sebagian besar tidak bersenjata, dan dianggap tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap polisi maupun masyarakat. Organisator demonstran mengumumkan rencana unjuk rasa yang lebih besar pada Minggu mendatang.(Channelnewsasia/OL-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More