Kamis 13 Juni 2019, 20:20 WIB

Sri Sultan Ajak Para Elite untuk Islah

Ardi Teristi Hardi | Nusantara
Sri Sultan Ajak Para Elite untuk Islah

AGUS UTANTORO
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X

 

GUBERNUR Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengungkapkan, jika diresapi dalam kesadaran sejarah, saat ini mirip dengan situasi 1948. Ketika itu pula, bangsa Indonesia menghadapi ujian yang diwarnai perpecahan kalangan elitenya karena gesekan politik yang mengancam integrasi bangsa.

"Bukankah situasi kala itu ada kohesinya dengan peristiwa saat ini, ketika kita seakan terbelah menjadi dua golongan bangsa. Konsekuensinya, diperlukan upaya membangun islah," terang Sri Sultan dalam acara Syawalan bersama pejabat dan jajaran pemerintah di Kabupaten Bantul, Kamis (13/6).

Dalam kajian hukum Islam, terang Sri Sultan, islah ialah memperbaiki, mendamaikan, mengembalikan harmoni kehidupan, dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. Jika dalam satu golongan terjadi perbedaan, perlu pihak ketiga yang bisa menengahi dan mengislahkannya.

Nilai-nilai yang diajarkan bagi kaum muslim ini menurutnya bisa terwujud tidak hanya saat menjalankan syariat agama saat halal bihalal saja, tetapi hendaknya dihayati dan tunaikan menjadi perilaku sehari-hari.

"Di hari yang fitri ini, marilah kita pererat tali silaturahmi antaranak bangsa, yang tidak sebatas berjabat tangan dan saling memaafkan, melainkan dikembangkan menjadi kebersamaan, kerja sama, saling berbagi dan bersinergi dalam membangun peradaban bermartabat, untuk mengejar kemajuan bangsa lain di dunia," kata Sultan dikutip dari laman Provinsi DIY, jogjaprov.go.id.


Baca juga: Arinal-Nunik: Tidak Ada Program 100 Hari


Sri Sultan pun mengingatkan, istilah halal bihalal lahir dari kultur Indonesia. Saat suasana politik yang genting di 1948, Presiden Soekarno menginiasi diadakannya acara silaturahmi untuk meredam gesekan politik dan kembali mengeratkan hubugan para elite politik.

Atas dasar saran tokoh NU, KH Abdul Wahab Hasbullah, acara silaturahim dikemas dengan istilah yang lebih keren dan menarik minat, dengan istilah halal bihalal.

"Kala itu, bertepatan dengan bulan Ramadan menjelang Lebaran, di mana umat muslim disunahkan bersilaturahmi dan saling memaafkan. Secara kreatif, KH Wahab mengatakan, para elite politik tidak mau bersatu dan saling menyalahkan itu diharamkan dalam Islam. Untuk itu harus dihalalkan dengan salling memaafkan. Sehingga muncul istilah halal bihalal, kata yang dalam kosa kata bahasa Arab pun tidak ada," papar Sri Sultan.

Menghadapi hangatnya iklim perpolitikan saat ini, Sri Sultan menuturkan, bagi yang berada di daerah harus bisa bersikap untuk bekal bertindak. Untuk itu, bisa belajar dari pepatah Jawa 'ngeli tanpo kelia', artinya menghanyut tapi tak ikut terhanyut.

Artinya, kita yang berada di daerah, baik pendukung 01 maupun 02, keduanya harus bisa terbuka memasuki gerbang islah kultural.

"Dalam hal ini, siapa pun termasuk Forkopimda dapat berinisiatif dan berperan sebagai jembatan islah kebangsaan. Hal ini juga sangat membutuhkan rasa legowo dari semua pihak. Tanpa legowo dan kesediaan berpasrah diri keharibaan-Nya, rekonsiliasi atau islah politik akan selalu menjadi beban politik nasional. Jangan dilupakan, seorang muslim berkewajiban melestarikan nilai-nilai kehidupan dan kemanusiaan yang penuh harapan, bukan kerusakan," pungkas Sri Sultan. (OL-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More