Jika Kondusif, Pemerintah tidak Batasi Medsos

Penulis: Golda Eksa Pada: Kamis, 13 Jun 2019, 18:20 WIB Politik dan Hukum
Jika Kondusif, Pemerintah tidak Batasi Medsos

MI/MOHAMAD IRFAN
Menko Polhukam Wiranto

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan pemerintahan tidak akan membatasi penggunaan media sosial apabila masyarakat berpartisipasi untuk tidak menyebarkan pelbagai konten ataupun informasi bohong (hoaks).

"Saya sudah berjanji kalau keadaannya cukup aman, tidak ada kegiatan medsos yang ekstrem, ya tidak akan diapa-apain. Ngapain cari kerjaan seperti itu dan kemudian merugikan kepentingan masyarakat. Enggak mungkin," ujarnya kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (13/6).

Menurut dia, pembatasan penggunaan media sosial pada 22 Mei, saat aksi massa berlangsung di Jakarta, dilakukan lantaran lalu lintas via daring sudah dianggap membahayakan keamanan nasional. Kala itu, informasi yang beredar pun membuat masyarakat bingung, terutama terkait insiden kerusuhan dan tindakan aparat keamanan.

"Karena lalu lintas jadi liar, membangun opini publik. Dari opini publik terbangun kekacauan sehingga tidak membantu keamanan, tapi justru menambah beban keamanan. Untuk kepentingan negara dan kepentingan nasional kita membatasi, melemotkan beberapa program di media sosial," tuturnya

Baca juga: Menkominfo Berharap tidak Perlu Batasi Medsos Jelang Sidang MK

Pemerintah pun, sambung dia, sudah meminta maaf kepada seluruh masyarakat pengguna media sosial yang merasa dirugikan. Langkah pembatasan, diakuinya, untuk memberikan pemahaman kepentingan negara dan bangsa lebih besar ketimbang kepentingan perorangan ataupun kelompok.

"Maka kalau tidak ingin dilemotkan, kalau tidak ingin diganggu lagi di medsos, ya kita mengharapkan masyarakat berpartisipasi. Jangan membiarkan hoaks-hoaks yang merusak dan mengadu domba itu berkeliaran di Indonesia," tandasnya.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More