Kamis 13 Juni 2019, 17:20 WIB

Permohonan Diskualifikasi Ma'ruf Amin Dinilai tidak Tepat

Rahmatul Fajri | Politik dan Hukum
Permohonan Diskualifikasi Ma

ADAM DWI / MI.
Bivitri ketika diskusi di kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Kamis (13/6).

 

PAKAR Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan permohonan kubu Prabowo-Sandi untuk mendiskualifikasi cawapres Ma'ruf Amin merupakan langkah yang tidak tepat.

"Tidak tepat ganjarannya diskualifikasi. Kalau menurut undang-undang, sebenarnya petitum diskualifikasi itu nggak ada. Tapi mereka mencoba menggunakan preseden yang ada di Pilkada," kata Bivitri ketika diskusi di kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Kamis (13/6).

Sebelumnya, Tim Hukum Prabowo-Sandi dalam perbaikan permohonannya meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi paslon nomor urut 01 dengan dalih pelanggaran dana kampanye.

Selain itu, jabatan Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah di BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri yang merupakan anak usaha BUMN juga menjadi persoalan.

Meski demikian, ia menyadari keputusan berada di tangan hakim MK untuk menindaklanjuti permohonan tim hukum Prabowo-Sandi tersebut. Menurutnya, permohonan yang diajukan sebenarnya tidak dipermasalahkan. Meski, lanjut ia, bisa dinilai apakah memiliki argumen yang kuat atau tidak.

"Tidak ada masalah, kalau dalam hukum silakan diajukan, nanti tergantung hakim mau terima atau tidak dalilnya," ungkap Bivitri.

Baca juga: Tuntutan Diskualifikasi Hampir Mustahil Dipenuhi MK

Lebih lanjut, seharusnya Tim Hukum BPN mempunyai alat bukti atau saksi yang kuat terlebih dahulu untuk mendukung argumentasi soal pelanggaran dana kampanye yang dihembuskan. Jika tidak, tentu tidak akan berpengaruh dan permohonan akan ditolak.

"Kalau menurut legal reasoning atau logika hukum, saya rasa adanya pelanggaran dana kampanye tidak bisa secara langsung punya pengaruh terhadap diskualifikasi. Karena kalau kita bicara dana kampanye ini kan luas sekali, bahkan pihak pak Prabowo pun ada catatan soal dana-dana kampanye yang tidak wajar," terang Bivitri.

Ia mengatakan dalam persidangan hakim MK akan melihat permohonan secara proporsional dan tidak langsung mengaitkan berdasarkan yang digugat.

"Jadi saya rasa hakim akan proporsional melihatnya. Bahwa tidak bisa langsung dikaitkan. Kalau dalam hukum kan begitu ya, valid atau tidak dalilnya, dan kemudian apakah punya pengaruh signifikan terhadap yang dimintakan atau diskualifikasi," kata Bivitri.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More