Kamis 13 Juni 2019, 11:24 WIB

Dishub DKI Dukung Rekayasa Lalu Lintas untuk Pengamanan MK

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Dishub DKI Dukung Rekayasa Lalu Lintas untuk Pengamanan MK

ANTARA/Rivan Awal Lingga
Kawat berduri terpasang di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

 

MENJELANG jalannya sidang perselisihan hasil Pemilu (PHP) pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam waktu dekat, Dinas Perhubungan DKI Jakarta ikut mendukung rencana rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan Polda Metro Jaya guna mengamankan kondisi di sekitar gedung MK.

Gedung MK berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat yang berseberangan dengan Monumen Nasional serta bersejajaran dengan beberapa kantor kementerian seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

"Kita seperti sebelumnya mendukung tugas kepolisian. Kita utamanya untuk manajemen dan rekayasa lalin sedang kita finalkan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko ditemui usai apel operasi Ketupat 2019 dan Pengamanan MK di Monas, Kamis (13/6).

Sigit menjelaskan dukungan pengamanan lalu lintas dengan rekayasa lalin telah dilakukan saat aksi 22 Mei berlangsung di Bawaslu RI.

Baca juga: Gugat Ma’ruf Amin, BPN Dinilai tak Teliti

Menurutnya, pihaknya menyiapkan berbagai langkah rekayasa lalin terutama terhadap transportasi umum yang memiliki rute di lokasi terkait agar tetap dapat melayani masyarakat.

"Artinya sedemikian rupa operasional angkutan umum utamanya teman-teman dari Trans-Jakarta bisa tetap beroperasi dengan layanan yang sama artinya jam layanan. Meskipun mungkin terjadi pengalihan rute dan sebagainya itu kita sinergiskan," ujarnya.

Sigit menuturkan keputusan final tentang pola rekayasa lalin di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat baru akan difinalkan sore ini sembari menunggu keputusan pihak kepolisian.

"Yang pasti, semua rencana kita persiapkan. Semua skenario kita kerjakan dan memastikan bahwa mobilitas masyarakat juga tetap didukung," ujarnya. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More