Kamis 13 Juni 2019, 11:17 WIB

Jokowi Pastikan tidak Ada Pembagian Jatah Kursi Menteri

Jokowi Pastikan tidak Ada Pembagian Jatah Kursi Menteri

ANTARA/Wahyu Putro A
Presiden Joko Widodo

 

PRESIDEN Joko Widodo menyebut sejak awal pembentukan kabinetnya, termasuk hingga saat ini, tidak ada istilah pembagian jatah kursi menteri untuk partai politik pendukungnya.    

"Dalam politik bukan masalah, tanya saja ke partai-partai apa pernah kita bicara masalah menteri? Atau menteri apa? Enggak pernah," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (12/6).    

Menurut Jokowi, semua partai pendukungnya sudah mafhum bahwa penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.    

Namun ia menjelaskan bahwa kemudian wajar jika ada partai-partai tertentu dengan persentase perolehan suara yang besar mendapatkan porsi kursi menteri yang lebih banyak.    

"Kalau beliau-beliau tahu itu hak prerogatif presiden, ya logis persentase gede masa diberi menteri satu, yang persentase kecil diberi menteri empat, ya enggak gitu, bukan penjatahan, normal saja," katanya.

Baca juga: HB X Bisa Pertemukan Jokowi-Prabowo

Hal itu dianggapnya bukan sebagai penjatahan, namun merupakan sesuatu yang wajar terjadi dalam dunia politik dan pemerintahan.    

Dengan caranya seperti itu, Jokowi mengaku tetap bisa mempertahankan kekompakan koalisi pendukungnya selama ini.   

"Nyatanya, lima tahun kemarin tidak ada masalah, semua dengan komunikasi, baik dengan ketua umum partai, dengan sekjen-sekjen, semua bisa dibicarakan saya kira dari pengalaman tidak ada masalah," katanya.   

Terkait partai politik atau pihak manapun yang menyatakan ingin bergabung dengan koalisinya, Jokowi menyatakan selalu terbuka.    

"Ya gabung saja. Saya kan selalu terbuka, siapa pun yang mau bersama-sama membangun negara ini, memajukan negara ini ayo kita ini kan tidak kenal oposisi murni tidak ada, jadi ya kita yang paling penting komunikasi," katanya. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More