Kamis 13 Juni 2019, 08:10 WIB

Rekomendasi BPK Perlu Tindak Lanjut Menteri

Nur/E-1 | Ekonomi
Rekomendasi BPK Perlu Tindak Lanjut Menteri

ANTARA/GALIH PRADIPTA
Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggota II BPK Agus Joko Pramono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Perdagangan En

 

LAPORAN Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018 kembali mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini merupakan tahun ketiga LKPP pemerintah mendapat opini WTP.

Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono pun mengapresiasi atas upaya dan kerja keras pemerintah saat ini.

"Saya sangat bangga dengan pemerintah sekarang terkait dengan usaha yang keras, dengan komunikasi yang bagus dapat mencapai (opini) wajar tanpa pengecualian dengan tingkat profesionalisme," kata Agus dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2018 di Auditorium BPK, Jakarta, kemarin.

Kendati mendapat opini WTP, Agus menyampaikan bahwa BPK masih menemukan beberapa hal terkait dengan permasalahan pengendalian intern. Pihaknya berharap temuan permasalahan tersebut bisa ditindaklanjuti kementerian/lembaga terkait.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambut baik perolehan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah tersebut. Dalam mengelola APBN, pemerintah berkomitmen untuk mengedepankan tata kelola yang baik.

Audit dan catatan temuan BPK, kata Sri Mulyani, membantu pemerintah untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan negara dan juga menjadi pertanggungjawaban keuangan negara yang semakin baik.

"BPK RI telah melakukan pemeriksaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk tahun 2018. Atas pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian untuk ketiga kalinya berturut-turut," ucap Sri Mulyani dalam sambutannya mewakili Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Dirinya berharap seluruh pimpinan kementerian/lembaga agar tidak hanya puas dan berlomba mengejar opini WTP. Ia pun meminta kementerian/lembaga terus bekerja keras di dalam melaksanakan pengelolaan anggaran dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik sesuai perundang-undangan.

"Terhadap hasil pemeriksaan BPK tersebut, agar seluruh menteri memimpin sendiri dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK," tandasnya. (Nur/E-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More