Daya Tampung SMP tidak Sebanding Lulusan SD

Penulis: Gan/Ant/J-1 Pada: Kamis, 13 Jun 2019, 07:10 WIB Nusantara
Daya Tampung SMP tidak Sebanding Lulusan SD

Ilustrasi -- ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Sejumlah calon siswa bersiap menyerahkan berkas-berkas kelengkapan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018

SEBANYAK 46 ribu orang lulusan sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) mulai memperebutkan jatah kursi SMP negeri dalam Penerimaan peserta didik baru (PPDB) online di Kota Bekasi. Tahun ini, kursi sekolah negeri hanya tersedia 14.544 siswa.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah mengaku daya tampung sekolah negeri memang tak sebanding dengan jumlah lulusan yang ada. Dari 49 SMP negeri dan 7 SMP negeri unit sekolah baru hanya mampu menampung sekitar 14.544 orang lulusan SD.

"Jumlah rombongan belajar yang akan kami buka ada 404 rombel (rombongan belajar) Ini satu sekolah sudah buka 9 hingga 10 rombel," ungkap Inay, kemarin.

Menurut Inay, peluang diterima para lulusan paling banyak ada di kategori zonasi. Itu karena pemerintah menyediakan kuota sebanyak 93% dengan porsi 83% zonasi radius atau untuk calon peserta didik yang tinggal dekat lokasi sekolah dan sisanya untuk siswa kurang mampu.

"Kuota siswa miskin memang lebih sedikit dari tahun lalu, tetapi kami peluang bisa diambil dari kuota zonasi radius," kata Inay.

Inay menjelaskan, untuk jalur siswa miskin tidak memerlukan surat keterangan tidak mampu (SKTM) maupun kartu sehat nomor induk kependudukan (KS-NIK). Seluruh data akan terverifikasi secara otomatis oleh Dinas Sosial Kota Bekasi.

Selain kategori zonasi, kata Inay, pemerintah telah menyediakan kuota sebanyak 6% untuk jalur prestasi. Adapun jalur prestasi dibagi menjadi tiga kategori, yakni 3% bagi calon peserta didik dengan nilai USBN tertinggi, 1% untuk prestasi nonakademik, dan 2% lagi untuk penghafal (hafiz) Alquran. "Sisanya 1% lainnya adalah jalur perpindahan orangtua," jelas dia.

Berbeda dengan Kota Bekasi, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 di Kota Depok memberlakukan sistem zonasi berkeadilan, yaitu bukan zonasi murni semata, melainkan juga mempertimbangkan nilai hasil ujian anak didik.

"Memang ada perbedaan penerapan PPDB dari tahun sebelumnya. Prinsip penerapannya tahun ini adalah ada rasa keadilan agar para siswa yang mempunyai nilai tinggi bisa lebih termotivasi untuk meningkatkan prestasi akademiknya," kata Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Depok, Muhammad Thamrin.

Ia mengatakan anak didik yang mempunyai nilai ujian bagus tentunya perlu diberi motivasi bahwa nilai ujian tersebut tidak sia-sia, tetapi juga menjadi penentu diterima atau tidaknya mereka di sekolah negeri. (Gan/Ant/J-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More