Rabu 12 Juni 2019, 23:36 WIB

Koper Jomin Tegaskan Ma'ruf Amin Bukan Karyawan BUMN

Selamat Saragih | Politik dan Hukum
Koper Jomin Tegaskan Ma

Dok. Koper Jomin
Ketua Umum Koper Jomin Ayep Zaki bersama dengan Ma'ruf Amin

 

KETUA umum Komunitas Penggerak Ekonomi Rakyat atau Koper Jomin Ayep Zaki menilai, tim kuasa hukum pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dinilai terus mencari-cari kesalahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk melengkapi berkas gugatannya ke Mahkamah Konstitusi.

Bahkan, kata Zaki, posisi Ma'ruf Amin di anak perusahaan Badan Usaha Milik Nrgara (BUMN) sebagai sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BNI Syariah dan Mandiri Syariah dijadikan salah satu alasan.

"Itu jelas berbeda. Posisi pak Ma'ruf Amin disana bukan sebagai pegawai BUMN," kata Zaki kepada wartawan Rabu (12/6).

Menurutnya, anak perusahaan BUMN tidak serta merta menjadi bagian dari BUMN itu sendiri. "Jadi, analogi yang menyebut Ma'ruf Amin sebagai pegawai BUMN itu ngawur".

Baca juga : Forum Advokat Minta MK Tolak Gugatan Prabowo-Sandi

Masih kata dia, definisi BUMN tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yakni sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari penyertaan langsung negara melalui kekayaan negara yang dipisahkan.

Sedangkan pemegang saham BSM adalah PT. Bank Mandiri dan PT. Mandiri Sekuritas. Sedangkan BNI Syariah yang menjadi pemegang sahamnya adalah PT. Bank BNI dan PT. BNI Life Insurance.

"Jadi tidak ada penyertaan modal negara secara langsung. Ini berbeda kalau calon menjadi Direksi, Komisaris atau karyawan Bank Mandiri atau Bank BNI dimana negara menjadi pemegang sahamnya,," ujar Zaki.

Sebelumnya tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 10 Juni 2019. Mereka datang untuk memperbaiki permohonan gugatan sengketa hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2019.

Ketua tim kuasa hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto mengatakan ada tambahan poin dalam gugatannya. Salah satunya adalah terkait dugaan dugaan pelanggaran Undang-Undang Pemilu yang dilakukan Ma'ruf Amin.

"Menurut informasi yang kami miliki, pak calon wakil presiden, dalam laman BNI Syariah dan Mandiri Syariah, namanya masih ada. Itu berar saham melalui penyertaan langsung dengan menempatkan modal disetor yang dipisahkan dari kekayaan negara," ujarnya.

Cawapres Ma'ruf Amin sendiri juga sudah membantah jika dirinya bukan karyawan BUMN. Menurut Ma'ruf, jabatan dirinya di dua Bank itu tidak mengartikan jika dirinya sebagai karyawan.

Kedua bank tersebut, menurut Ma'ruf, juga merupakan anak perusahaan BUMN yang tidak dikategorikan sebagai BUMN.

"Bukan, Itu bukan BUMN juga. Orang itu anak perusahaan. Iya DPS. DPS kan bukan karyawan," jelas Ma'ruf Amin di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/6). (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More