Rabu 12 Juni 2019, 19:59 WIB

Akreditasi tidak Mengorbankan Peserta JKN

Koordinator Advokasi BPJS Watch/Pengurus KRPI Timboel Siregar | Opini
Akreditasi tidak Mengorbankan Peserta JKN

Dok Pribadi
Koordinator Advokasi BPJS Watch/Pengurus KRPI Timboel Siregar

PERSOALAN akreditasi rumah sakit (RS) mencuat menjadi perhatian publik saat ini. Masalah akreditasi telah muncul pada awal Januari 2019 karena ada ratusan RS yang belum memiliki akreditasi harus diputus kerja samanya oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Persoalan muncul ketika Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 71 Tahun 2013 juncto Permenkes Nomor 99 Tahun 2015 mengamanatkan akreditasi sebagai syarat kerja sama antara RS dan BPJS Kesehatan efektif per 1 Januari 2019.

Bagi RS yang belum memiliki akreditasi, persoalannya selesai ketika Menteri Kesehatan (Menkes) memberikan perpanjangan kerja sama sampai 30 Juni 2019 dengan keharusan RS mendapatkan akreditasi dari KARS (Komite Akreditasi RS).

Persoalan baru yang mucul adalah RS yang sudah memiliki akreditasi dan sudah habis masa berlakunya namun belum diperpanjang atau masih dalam proses menunggu jadwal survei dari KARS, harus terputus kerja samanya dengan BPJS Kesehatan. Terputusnya kerja sama ini berdampak bagi peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) untuk mengakses pelayanan kesehatan di RS.

Atas masalah ini Menkes telah mengeluarkan surat tertanggal 7 Mei 2019 dengan memberikan diskresi baru. Dari 127 RS yang sertifikat akreditasinya akan berakhir sampai 30 Juni 2019, sebanyak 67 RS sudah dilakukan survei reakreditasi oleh KARS, di mana 48 RS telah lulus dan 19 RS menunggu penetapan kelulusan.

Sementara itu, 50 RS telah terjadwal dan sedang menunggu pelaksanaan survei, 4 RS belum mengajukan permohonan reakreditasi walaupun akreditasi mereka sudah berakhir, dan 6 RS yang akreditasinya akan berakhir namun belum mengajukan permohonan re-akreditasi.

Bagi RS yang sudah lulus re-akreditasi maupun sedang menunggu penetapan kelulusan, Kemenkes mengizinkan RS bisa bekerja sama secara penuh, sementara RS yang sedang menunggu pelaksanaan survei hanya boleh bekerja sama untuk pelayanan kesehatan tertentu seperti kegawatdaruratan, pelayanan kesehatan yang sudah terjadwal seperti hemodialisa, kemoterapi, dan radio terapi. RS yang sudah berakhir akreditasi dan belum mengajukan reakreditasi harus terputus kerja samanya.


Dampak kerja sama yang terputus

Seluruh RS wajib melakukan akreditasi dalam upayanya meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien. Akreditasi RS adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada manajemen RS dan wajib dilakukan minimal tiga tahun sekali, sesuai amanat Pasal 40 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2009 tentang RS.

Menkes memang harus menjalankan regulasi ini tapi harus melihat kondisi riil peserta JKN yang sangat membutuhkan kemudahan akses pelayanan kesehatan ke RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Faktanya saat ini, dengan jumlah RS yang bekerja sama sebanyak 2.454 RS (per 31 Januari 2019) dan jumlah peserta JKN mencapai 219.669.453 orang (per 1 April 2019), masih banyak persoalan yang dialami peserta JKN di RS seperti sulitnya mendapatkan ruang perawatan, harus mengantre mendapatkan pelayanan rawat jalan, dan menanti berbulan-bulan untuk operasi.

Utilitas program JKN tiap tahun meningkat di RS, baik rawat jalan maupun rawat inap. Utilitas rawat jalan tahun 2014 sebesar 19,94%, di 2015 menjadi 26,11%, di 2016 sebesar 29,24%, di 2017 menjadi 34,52%, dan di 2018 sebesar 35,82%. Untuk utilitas Rawat Inap tahun 2014 sebesar 3,85%, di 2015 menjadi 4,15%, di 2016 sebesar 4,45%, di 2017 sebesar 4,68%, dan 2018 menjadi 5,09%.

Dengan fakta di atas dan kepesertaan JKN akan semakin meningkat, yang di akhir tahun 2019 ditargetkan sebanyak 254.670.870 orang, dipastikan utilitas JKN di RS akan semakin meningkat. Dengan jumlah RS yang bekerja sama cenderung menurun karena akreditasi, dipastikan peserta JKN akan semakin sulit mengakses RS.


Usulan solusi

Solusi jangka pendek, Menkes sebaiknya mengizinkan RS yang sedang menunggu jadwal survei termasuk RS yang belum mengajukan reakreditasi, tetap bekerja sama secara penuh hingga 30 Juni 2019, sama seperti RS yang belum memiliki akreditasi tetap bekerja sama secara penuh.

BPJS Kesehatan harus memiliki rencana mitigasi atas berkurangnya RS yang bekerja sama, seperti memaksimalkan Unit Pengaduan di RS-RS guna membantu pasien JKN mendapatkan ruang perawatan. BPJS Kesehatan juga lebih fleksibel dalam menerapkan rujukan online. Bila daftar RS rujukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), misalnya FKTP A, ada 6 RS tapi karena akreditasi tinggal 4 RS, BPJS Kesehatan bisa memasukkan RS dari wilayah lain yang dekat menjadi RS rujukan FKTP A.

Untuk jangka menengah-panjang, pemerintah harus meningkatkan jumlah RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dengan cara membangun RS baru, memberikan insentif agar investor mau membangun RS dan bersedia bekerja sama, termasuk insentif bagi RS level menengah-atas yang selama ini tidak mau bekerja sama dengan BPJS Kesehatan agar bersedia melayani peserta JKN.

Baca juga: Rencana Pemerintah Naikkan Tarif BPJS Kesehatan Didukung

Semoga ketentuan akreditasi tidak mengorbankan peserta JKN mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan mudah di RS.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More