Rabu 12 Juni 2019, 13:50 WIB

Warga Jakarta Barat Tolak Kerusuhan terkait Gugatan Pilpres 2019

Ferdian Ananda Majni | Megapolitan
Warga Jakarta Barat Tolak Kerusuhan terkait Gugatan Pilpres 2019

Dok. Istimewa
Spanduk berisi penolakan pada perusuh terpasang di beberapa titik wilayah Jakarta Barat

 

SEJUMLAH tokoh masyarakat Jakarta Barat menolak segala bentuk aksi kerusuhan terkait gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu disampaikan salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Krendang, Tambora, Jakarta Barat, Endang Subandi. Ia bersama masyarakat Jakarta Barat mengecam keras apabila ada rangkaian aksi-aksi yang berpotensi ricuh saat berjalannya proses persidangan di MK. Hal tersebut hanya akan merugikan masyarakat Jakarta.

"Kita tidak ingin situasi memanas sampai berujung pada kerusuhan seperti tahun 1998 lalu. Karena yang sangat dirugikan adalah orang Jakarta," kata Endang, Rabu (12/6).

Dia juga mengimbau kepada masyarakat Jakarta khususnya Jakarta Barat, agar tidak terpengaruh dengan segala bentuk konten negatif yang mengarah pada provokasi maupun berita bohong di seluruh lini sosial media.

"Kami mengajak agar setiap dari kita bisa menyaring sebelum sharing kabar-kabar yang belum tentu kebenarannya," imbuhnya.

Baca juga: 47 Ribu Aparat Keamanan Akan Disiagakan Pada Sidang MK

Menurutnya, masyarakat Jakarta Barat mendukung penuh aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas apabila terjadi huru-hara saat pengumuman sidang MK.

"Karena kita tidak mau ada korban. Kita ingin Jakarta tetap aman. Untuk itu, kami menolak semua bentuk aksi kekerasan yang akan merusak bangsa," lanjutnya.

Sebagai bukti ketegasan itu, mereka memasang spanduk berisi tulisan bermuatan dukungan "Kami Cinta Damai". Terpantau beberapa spanduk penolakan itu terpasang di beberapa titik lokasi. Bahasa dalam tulisan itu mengandung pesan yang cukup santai namun tegas.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More