Kominfo Kaji Atur Izin VPN

Penulis: Antara Pada: Rabu, 12 Jun 2019, 17:15 WIB Humaniora
Kominfo Kaji Atur Izin VPN

AFP/FRED DUFOUR
Ilustrasi VPN

KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika sedang mengkaji kemungkinan mengatur izin virtual private network (VPN) setelah layanan tersebut jamak digunakan saat pembatasan akses media sosial pada Mei lalu.    

"Kalau pun ada aturan, itu tentang izin, tidak ada larangan," kata Dirjen Aplikasi Informatika Semuel A Pangerapan, saat ditemui wartawan, Rabu (12/6).    

Rencana mengatur VPN muncul karena masyarakat banyak menggunakan layanan VPN gratis agar tetap dapat mengakses media sosial saat periode pembatasan pada Mei lalu.

VPN pada dasarnya merupakan layanan internet tertutup sehingga Semuel mempertanyakan mengapa ada operator yang memberikan layanan internet secara gratis.    

VPN gratis berisiko disalahgunakan untuk menginjeksi spyware dan mencuri data pengguna.    

"Maka itu, kita kaji regulasi bahwa layanan VPN harus berizin," kata Semuel.    

Baca juga: Kemenkominfo Tutup 2.184 Akun dan Laman Saat Pemblokiran 22 Mei

Layanan VPN merupakan bagian dari internet service provider (ISP) atau penyelenggara jasa internet sehingga izin yang akan digunakan adalah izin ISP.    

"Semua ISP pasti punya layanan VPN karena layanan itu tersambung dengan layanan internet lainnya," kata Semuel.    

Kominfo belum bisa menargetkan kapan regulasi VPN ini akan berlaku karena saat ini masih dalam tahap kajian.    

Isu VPN mencuat pada masa pembatasan akses ke media sosial pascaaksi 22 Mei yang menimbulkan kericuhan, warganet memasang VPN agar mereka tetap dapat mengakses media sosial seperti biasa.    

Banyak warganet yang memasang VPN gratis tanpa memahami risiko menggunakan layanan gratis tersebut. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More