Selasa 11 Juni 2019, 20:43 WIB

Pemerintah Bakal Jaga Nilai Tukar Rupiah Rp14-15 ribu Tahun Depan

Atalya Puspa | Ekonomi
Pemerintah Bakal Jaga Nilai Tukar Rupiah Rp14-15 ribu Tahun Depan

Antara/Yudhi Mahatma
Menteri Keungan Sri Mulyani

 

MENTERI Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pihaknya akan berupaya untuk merealisasikan asumsi nilai tukar rupiah dalam kisaran Rp14 ribu-Rp15 ribu per dolar Amerika Serikat (AS) pada 2020.

Berkaitan dengan itu, Sri Mulyani menyatakan hal yang harus menjadi perhatian yakni terkait neraca transaksi berjalan. Karena, hal itu memengaruhi besarnya arus valuta asing yang masuk dan keluar Indonesia yang berpengaruh pada nilai tukar rupiah.

"Perbaikan kinerja ekspor serta perbaikan iklim investasi dan sektor keuangan akan mempetbaiki neraca transaksi berjalan. Itu telah dan akan menjadi agenda ekonomi," kata Sri dalam Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2020 di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (11/6).

Baca juga : Menkeu: Indonesia Akan Batasi Tenaga Kerja Asing

Selain itu, pihaknya akan melakukan serangkaian upaya dalam penguatan sektor riil, pendalaman industri, infrastruktur, insentif kebijakan, deregulasi serta menciptakan inovasi di sektor riil.

"Dengan langkah itu, arus modal dan pengadaan barang-jasa dapat diseimbangkan atau surplus, sehingga berpengaruh pada cadangan devisa dan nilai tukar rupiah," tuturnya.

Lebih jauh lagi, Sri menyatakan pihaknya akan terus melakukan pendalaman pasar keuangan dan koordinasi kebijakan untuk memperkuat sektor keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjamin likuiditas.

"Format-format kerja sama merupakan strategi yang disiagakan untuk meningkatkan cadangan devisa. Indonesia akan lebih mampu mengatasi tekanan eksternal dan berpengaruh pada stabilitas nilai tukar," tutup Sri. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More