Selasa 11 Juni 2019, 20:27 WIB

Sidang Sengketa Pilpres Dapat Disaksikan 'Live' dan Terbuka

Melalusa Susthira K | Politik dan Hukum
Sidang Sengketa Pilpres Dapat Disaksikan

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Gedung Mahkamah Konstitusi

 

MAHKAMAH Konstitusi (MK) akan segera melaksanakan sidang pendahuluan Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 pada Jumat (14/6). Berbagai persiapan telah dilakukan oleh MK guna menjamin kelancaran persidangan.

Jubir MK Fajar Laksono mengatakan bahwa pihaknya juga akan memfasilitasi pengunjung persidangan maupun publik yang ingin menyaksikan jalannya persidangan di MK melalui berbagai medium, di antaranya melalui live streaming di laman daring MK ataupun videotron.

"Persidangan nanti dapat berjalan dan disaksikan oleh semua pihak. Kami akan sediakan live streaming, videotron," ujar Fajar di Gedung MK, Selasa (11/6).

Baca juga: Ketua MK Melihat Pengamanan Gedung

Menurut Fajar, disediakan fasilitas tersebut dikarenakan terbatasnya jumlah pengunjung yang dapat memasuki ruangan sidang guna menjamin sidang berjalan lancar. Untuk itu, pengunjung sidang lainnya dapat menyaksikan jalannya sidang melalui layar besar yang disediakan di lantai 3 Gedung MK ataupun di tenda luar Gedung MK yang dilengkapi dengan tiga televisi.

Selain itu, dikatakan Fajar, MK juga berencana menayangkan persidangan melalui videotron di Kantor RRI dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Fajar kemudian mengingatkan, jika pengunjung yang datang ke Gedung MK nantinya membludak, jalannya sidang juga dapat disaksikan melalui live streming di laman daring MK ataupun melalui siaran stasiun televisi-televisi nasional.

"Memang bisa lewat live streaming, kita akan siarkan lewat website. Televisi-televisi siarkan secara live kan," terang Fajar.

Fajar mengungkapkan, terbukanya akses bagi publik untuk menyaksikan jalannya persidangan di MK merupakan salah satu metode untuk dapat membuktikan independensi hakim kepada publik dalam menangani sengketa pilpres.

"Sejak pengajuan permohonan hari ini sampai persidangan nanti, semuanya prinsipnya terbuka. Silakan publik ikut memantau. Semua ikur mengawasi, ikut memonitor MK. Di situ akan terlihat pembuktian MK itu independen," tandas Fajar. (OL-4)

Baca Juga

Antara

Ini 4 Poin Klarifikasi Said Didu ke Luhut. Tidak Ada Minta Maaf

👤Henri Siagian 🕔Selasa 07 April 2020, 21:35 WIB
Bahwa Menko Kemaritiman dan Investasi (Bpk Luhut B Pandjaitan) lebih mengutamakan kebijakan penyelamatan investasi yang mungkin merupakan...
MI/Susanto

MER-C Minta Mantan Menkes Dibebaskan untuk Bantu Atasi Covid-19

👤Antara 🕔Selasa 07 April 2020, 21:25 WIB
MER-C berharap seluruh sumber daya manusia unggul yang memiliki keahlian di bidang kesehatan yang dimiliki Indonesia bisa diberdayakan...
MI/IMMANUEL ANTONIUS

Said Didu: Saya Tidak Akan Minta Maaf, Memang Faktanya Begitu

👤Faustinus Nua 🕔Selasa 07 April 2020, 21:07 WIB
Pemerintah saat ini lebih mengutamakan kebijakan penyelamatan ekonomi dibandingkan dengan kebijakan mengatasi dampak pandemi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya