Selasa 11 Juni 2019, 13:50 WIB

Mantan Komandan Tim Mawar Laporkan Majalah Tempo ke Dewan Pers

M Ilham Ramadhan Avisena | Politik dan Hukum
Mantan Komandan Tim Mawar Laporkan Majalah Tempo ke Dewan Pers

Medcom.id/Cindy
Eks Komandan Tim Mawar Mayor Jenderal (Purn) Chairawan K Nusyirwan (kemeja biru muda)

 

MAYOR Jenderal Purnawirawan Chairawan didampingi kuasa hukumnya, Herdiansyah dan Ketua DPP Gerindra Habiburokhman mendatangi kantor Dewan Pers, Jakarta, Selasa (11/6).

Kedatangan Chairawan bertujuan melaporkan keberatan atas pemberitaan majalah Tempo dengan headline 'Tim Mawar dan Rusuh Sarinah' edisi 10 Juni 2019.

"Saya bermaksud melaporkan ke Dewan Pers. Karena berita ini, saya merasa dirugikan, karena apa yang disebut itu, Tim Mawar itu sudah bubar 1999 sesuai dengan surat putusan pengadilan," ujar Komandan Tim Mawar itu kepada wartawan.

Ia juga menjelaskan, pada awalnya, dirinya enggan memperpanjang persoalan tersebut. Namun, karena dinilai telah menyebarluas dan menimbulkan kesalahpahaman di publik, ia mengajukan laporan ke Dewan Pers.

Chairawan juga menyebutkan, para anggota Tim Mawar saat ini sudah memiliki kehidupan masing-masing. Ia tidak tahu menahu kegiatan apa yang dilakukan oleh para mantan anak buahnya tersebut.

"Tim mawar seperti yang saya sebutkan, sudah bubar pada 1999 dengan adanya keputusan pengadilan. Bagaiamana kedaan sekarang? Sudah masing-masing," tukasnya.

Baca juga: Andi Arief Sebut Setan Gundul Tengah Manfaatkan Momen Premanisme

Sementara, kuasa hukum Chairawan, Herdiansyah mengungkapkan, agar Dewan Pers mampu memberikan sanksi yang tegas kepada Majalah Tempo atas pemberitaan itu.

Pemberitaan itu dinilai telah menyampaikan narasi perpecahan dan memecahbelah. Terlebih, belum ada putusan hukum atau pernyataan pihak berwenang soal keterlibatan Tim Mawar dalam kerusuhan 21 dan 22 Mei lalu.

"Menindak tegas secara hukum terhadap media cetak majalah Tempo yang tidak menjalankan tugas jurnalistiknya sebagaimana dikatakan undang undang nomor 40 tahun 99 tentang pers, peraturan Dewan Pers nomor 6, peraturan DP/5 2008 tentang pengesehan surat keputusan Dewan Pers tentang kode etik jurnalistik nomor 03/SK-DP/III 2006. Tentang kode etik jurnalistik sebagai peraturan dewan pers dengan memberikan surat teguran dan pengawasan serta sanksi," terangnya.

Selain itu, Dewan Pers juga diminta menginstruksikan kepada majalah Tempo agar menerbitkan berita perbaikan diikuti dengan permohonan maaf kepada kliennya.

"Instruksikan penurunan berita dengan menyampaikan permintaan maaf kepada anggota Tim Mawar Kopasus Mayjen Purn. Chairawan dan Letkol Purn Faoka Nur Farid. Menjamin proses penyelesaian jurnalistik dan atau peraturan perundangan yang berlaku," tegasnya.

Menanggapi laporan itu, anggota Dewan Pers, Hendri Chairudin Bangun menyatakan akan menganalisis barang bukti yang disampaikan kepada Dewan Pers guna melihat ada atau tidaknya pelanggaran etik dari pemberitaan itu.

"Perlu kami tekankan bahwa sesuai dengan UU 40 tahun 1999 maka apabila ada produk jurnalistik yang dianggap merugikan, maka Dewan Pers akan memeriksanya," imbuhnya.

"Kami sudah merencanakan akan memanggil pengadu dalam hal ini pak Chairawan dan majalah Tempo pada Selasa mendatang untuk keduanya diperiksa," sambung Hendri.

Pemanggilan kedua pihak, kata Hendri, dilakukan untuk mendapatkan klarifikasi yang lebih lengkap. Ia juga menegaskan bilapun nantinya Tempo terbukti bersalah, maka sanksi yang diberikan merupakan sanksi etis, bukan pidana maupun perdata.

"Jadi, perlu kami tekankan di sini bahwa sesuai undang undang pers maka hukuman yang diberikan kepada media yang produk jurnalistiknya dianggap melanggar kode etik berupa sanksi-sanksi etis sifatnya, jadi tidak ada pidana atau perdata," tandasnya. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More