Hari Pertama Kerja, JK Terima Laporan Kehadiran ASN

Penulis: Dero Iqbal Mahendra Pada: Senin, 10 Jun 2019, 15:19 WIB Politik dan Hukum
Hari Pertama Kerja, JK Terima Laporan Kehadiran ASN

ANTARA
Wapres Jusuf Kalla

MENGISI hari pertama kerja setelah cuti bersama hari raya idul fitri, Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung bersilturahmi dengan lingkaran staf terdekatnya di Kantor Wakil Presiden di Jakarta.

Antara lain dengan Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi dan Birokrasi Azyumardi Azra, Deputi Bidang Administrasi Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Husain Abdullah, Staf Khusus Wapres Bidang Hukum Satya Arianto, dan Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Syahrul Udjud.

"Di ruang kerjanya, Wapres bincang-bincang ringan tentang arus mudik lebaran hingga mengisi waktu libur bersama keluarga di Jakarta," tutur Juru Bicara Wapres Husain Abdullah dalam keterangan persnya, Senin (10/6).

Selang berapa lama, Jusuf Kalla kemudian menerima kunjungan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin di ruang kerja Wapres.

Pada kesempatan tersebut, Wapres menerima laporan soal pantauan Kemenpan RB terkait jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masuk kerja pada hari pertama.

Baca juga: 200 ASN Pemkot Tangerang Bolos di Hari Pertama Kerja

Sebagaimana diketahui sering kali pada hari pertama kerja banyak ASN yang membolos dan tidak masuk kerja lantaran masih berada di kampung halaman atau masih dalam perjalanan. 

Isu tersebut selalu menjadi perhatian pemerintah yang ingin agar disiplin ASN dapat terjaga untuk memberikan pelayanan kepada maasyarakat sebagai birokrasi efektif dan efisien.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)  Syafruddin memantau kehadiran Aparatur Sipil Negara di tiap kementerian. Syafruddin menilai banyaknya pegawai yang tidak hadir menandakan leadership internal instansi kurang baik. 

Kemen PANRB terus memantau langsung kehadiran ASN di 543 instansi pusat dan daerah. Laporan tersebut rencananya akan ditutup hingga pukul 15.00 WIB. Adapun rekapitulasi dan evaluasi data akan dilakukan maksimal pada tiga hari ke depan.

Kemen PANRB rencananya juga akan mengundang pejabat bidang kepegawaian di masing-masing instansi. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui secara jelas alasan ketidakhadiran ASN di instansinya dalam pertimbangan pemberian hukuman. (A-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More