Minggu 09 Juni 2019, 15:30 WIB

BPN Bantah Mobilisasi Massa ke MK dengan Manfaatkan Arus Balik

Rahmatul Fajri | Politik dan Hukum
 BPN Bantah Mobilisasi Massa ke MK dengan Manfaatkan Arus Balik

MI/Susanto
Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade

 

JURU bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, mengaku tidak mengetahui perihal adanya mobilisasi massa dengan memanfaatkan arus balik Lebaran kali ini ke Jakarta.

Sebelumnya, Polri mengendus adanya mobilisasi massa tersebut untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) saat sidang perdana sengketa hasil pilpres berlangsung.

"Terus terang saya tidak tau, ya. Karena kami BPN tidak melakukan mobilisasi massa untuk sidang di MK. Yang pasti BPN tidak melakukan semacam itu, selain menempuh langkah konstitusional.," kata Andre, ketika dihubungi, Minggu (9/6).

Andre mengatakan pihaknya saat ini fokus untuk mempersiapkan alat bukti yang akan disampaikan dalam sidang perdana di MK pada 14 Juni mendatang.

"Yang kami lakukan mobilisasi saksi dan data kecurangan, itu yang kami lakukan sekarang. Kami fokus di MK sekarang," ujarnya.

Lebih lanjut, Andre mengatakan pihaknya mempersilakan kepolisian untuk mengusut lebih lanjut perihal informasi tersebut. Ia memastikan dari pihaknya tidak mengerahkan massa dari luar daerah.

"Silakan Polri mengusut. Kalau Polri punya data dan informasi, ya ungkap saja. Fokus kami memenangkan gugatan dan persidangan, bukan bikin ramai di depan MK," katanya.

Desas-desus adanya mobilisasi massa dari daerah ke Jakarta dengan memanfaatkan momen arus balik lebaran diungkapkan oleh Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo.

Massa itu kabaranya bakal menggelar aksi ketika sidang di MK terkait gugatan hasil pemilu oleh kubu Prabowo-Sandi. Meski demikian, Dedi mengatakan Polda Metro Jaya sudah melakukan berbagai antisipasi terkait adanya rumor tersebut. “Dari Polda Metro jaya sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi,” tegasnya, Sabtu (8/6). (P-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More