Jumat 07 Juni 2019, 22:05 WIB

Menhub Minta Gerbang Palimanan Dinonaktifkan Sementara

Atalya Puspa | Ekonomi
Menhub Minta Gerbang Palimanan Dinonaktifkan Sementara

MI/Ramdani
Antrean kendaraan dari arah Jakarta antre memasuki Gerbang Tol Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, (1/6).

 

MENGANTISIPASI kemacetan pada arus balik Lebaran 2019, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta PT Jasa Marga untuk menonaktifkan sementara Gerbang Tol Palimanan yang berada pada ruas Tol Cikopo-Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Hanya saja, Budi Karya menyatakan rekomendasinya masih belum direalisasikan. "Sejak kemarin saya merekomendasikan gerbang Palimanan itu ditiadakan, tetapi sampai sekarang belum," kata Budi ketika meninjau di Gerbang Tol (GT) Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Jumat (7/6).

Budi Karya mengungkapkan, hal tersebut merupakan salah satu langkah antisipasi penumpukan kendaraan pada arus balik Lebaran yang diprediksi jatuh pada Sabtu (8/6) mendatang.

Di samping itu, pihaknya juga memiliki opsi lain untuk mengatasi kemacetan seperti sistem contraflow, one way, dan diskresi lainnya yang telah dikoordinasikan oleh Korlantas Polri.

"Jadi apa yang kita sepakati tadi, kita hanya memberikan toleransi sampai 3 kilometer kemacetan. Di atas 3 kilometer minta dilepas. Oleh karenanya saya akan lihat secara legal apa yang bisa kita lakukan," jelasnya.

Baca juga: Menhub: Kecelakaan Arus Mudik Turun Hingga 62%

Untuk memberikan kepastian hukum atas aturan tersebut, Budi Karya menyatakan pihaknya akan mengeluarkan surat edaran yang berisi ketentuan pelepasan kendaraan untuk melanjutkan perjalanan dalam keadaan macet di jalan tol oleh pengelola jalan tol."Insyaallah, malam ini kita akan keluarkan macam surat edaran. Sehingga besok bisa berjalan ya, kita memang mendoakan jangan sampai ada yang macet 3 kilometer. Tapi kita tidak ingin ada risiko tentang itu," pungkasnya. (X-15)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More