Pengamat: Pemerintah Harus Kerja Sama dan Bayar Bos Telegram

Penulis: Golda Eksa Pada: Kamis, 06 Jun 2019, 23:20 WIB Politik dan Hukum
Pengamat: Pemerintah Harus Kerja Sama dan Bayar Bos Telegram

AFP
Aplikasi Telegram

PENGAMAT terorisme Al Chaidar menyarankan agar pemerintah segera mengajak bos aplikasi percakapan instan Telegram, Pavel Durov, untuk bekerja sama mengatasi persoalan radikalisme ataupun terorisme yang kerap berkomunikasi via aplikasi tersebut.

"Pemerintah harus bekerja sama dan membayar Durov. Tidak ada cara lain. Harus kerja sama. Karena aplikasi ciptaannya itu menjadi favorit yang sekarang dipakai oleh teroris," ujar Chaidar ketika dihubungi, Kamis (6/6).

Baca juga: Telegram

Menurut dia, meski pemerintah memblokir layanan percakapan Telegram, namun upaya untuk mengontrol komunikasi via aplikasi tersebut dinilai sangat sulit. Itu lantaran mereka masih bisa memanfaatkan jaringan virtual pribadi (VPN) yang menggunakan internet sebagai media perantara.

Misalnya, sambung dia, pelaku aksi terorisme tunggal alias lone wolf yang notabene tidak memiliki jaringan di Indonesia pasti belajar mengenai hal tersebut dari kelompok teroris Abu Hamzah yang berada di Suriah, Afganistan, dan Irak.

"Abu Hamzah yang berada di sana menggantikan Bahrun Naim. Dia itu yang memberikan radikalisasi secara instan, secara cepat. Dan itu memengaruhi orang-orang. Ini sangat susah dikontrol oleh pemerintah. Karena pemerintah tidak punya kuasa untuk memantau Telegram. Karena mereka umumnya menggunakan Telegram," ujarnya.

Baca juga: CEO Telegram Heran Pemblokiran Aplikasinya di Indonesia

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan aksi bom bunuh diri yang terjadi di depan Pos Pantau, Jalan Ahmad Yani, Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Senin (3/6) malam, bukan dilakukan oleh kelompok teroris. Pelaku yang diketahui bernama Rofiq, 22, beraksi sendiri alias lone wolf. (X-15)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More