Senin 03 Juni 2019, 18:20 WIB

Mahfud MD: Jangan Jadikan Agama Senjata People Power

Akmal Fauzi | Politik dan Hukum
Mahfud MD: Jangan Jadikan Agama Senjata People Power

ANTARA
Mahfud MD

 

MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, meminta sejumlah pihak untuk tidak memanfaatkan kepentingan kelompok dengan membawa isu agama. Menurutnya, tindakan membawa agama dalam berbagai gerakan termasuk isu mengenai people power pada 21 dan 22 Mei lalu merupakan tindakan yang tidak dibenarkan.

"Menurut saya menyesatkan jika agama dijadikan people power seakan akan memperjuangkan agama, padahal seharusnya tidak seperti itu. Kalau diangkat ke tema agama, itu justru mudah memancing emosi dan itulah yang harus dihindarai," kata Mahfud kepada wartawan, Senin (3/6).

Baca juga: Momen Jabat Tangan SBY-Mega Siratkan Kesejukan Politik Nasional

Menurutnya, demokrasi dan hukum harus berjalan selaras dan tidak bisa terus menerus memaksakan kehendak. Sebab, kata dia, jika masing-masing pihak memaksakan kebenaran, sama saja sistem demokrasi dan ideologi Pancasila sia-sia.

"Buat apa kita ribut ribut terus tidak ada untungnya. Silakan kembalikan kepada ranah hukum untuk menyelesaikannya,” Tandasnya.

Sementara itu, Imam Besar Masjid Istiqlal, Nassarudin Umar, menyayangkan perilaku serta omongan para tokoh masyarakat yang justru menggelorakan perlawanan dan bukan ketenangan. Nassarudin berharap, agar ke depan tidak ada lagi gerakan yang selalu membawa nama agama yang malah berujung pada kericuhan.

"Jadikan kasus kemarin sebagai pelajaran, jangan gampang pakai bahasa agama melegitimasi sebuah kepentingan subjektif. Kita juga jangan mudah terpancing menanggapi seseorang atau kelopmpok yang menggunakan bahasa agama karena potensi menimbulkan persoalan panjang," kata Nassarudin.

Nassarudin juga mengatakan, sudah seharusnya sejumlah elite memberikan ketenangan di masyarakat. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More