Pemilu sebagai Mobilisasi Warga dan Logistik

Penulis: Ramlan Surbakti Guru Besar Perbandingan Politik pada FISIP Universitas Airlangga, anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Pada: Jumat, 31 Mei 2019, 03:00 WIB Opini
Pemilu sebagai Mobilisasi Warga dan Logistik

MI/Tiyok
Ilustrasi

DARI segi proses penyelenggaraan, pemilihan umum (pemilu) tak lain merupakan mobilisasi warga negara dan logistik untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada hari dan tanggal tertentu.

Sebagai mobilisasi warga, pemilu merupakan mobilisasi warga dalam jumlah yang paling besar jika dibandingkan dengan mobilisasi warga lainnya dalam masa damai. Bukti pemilu sebagai mobilisasi terbesar atas warga negara tampak pada tiga aktor.

Aktor pertama ialah para pemilih, yaitu warga negara yang telah berusia 17 tahun/lebih, atau belum mencapai usia 17 tahun, tetapi sudah atau pernah menikah dan terdaftar sebagai pemilih. Untuk Pemilu 2019 mencapai 192.866.254 yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), baik yang bertempat tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri.

Jumlah pemilih pada hari pemungutan suara dapat bertambah karena pemilih yang belum terdaftar, tetapi memiliki KTP elektronik, dapat menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00-13.00 WIB sepanjang mendaftarkan diri lebih dahulu sebelum jam tersebut.

Mobilisasi warga negara dimulai dari penyusunan draf daftar pemilih sementara. Langkah petugas mendatangi setiap rumah untuk melakukan pengecekan guna memastikan setiap anggota rumah tangga yang berhak memilih, sudah masuk daftar pemilih. Tidak semua negara melakukan kegiatan seperti itu karena negara seperti Amerika Serikat pendaftaran pemilih merupakan hak warga negara.

Kalau hendak menggunakan hak pilih harus mendaftarkan diri sebagai pemilih (warga negara harus mendaftarkan diri sebagai pemilih). Hasil perbaikan terhadap draf daftar pemilih sementara ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara (DPS). Nah, DPS ini kemudian diumumkan agar dicek setiap pemilih untuk memastikan nama mereka masuk DPT.

Hasil perbaikan DPS ditetapkan sebagai DPT yang secara nasional mencapai 192,8 juta pemilih. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, setiap TPS terdiri atas maksimal 500 pemilih. Karena Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota, dikhawatirkan KPPS dengan pemilih sebanyak itu tidak akan mampu melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara dalam satu hari.

Kekhawatiran itu tidak hanya berdasarkan penghitungan lama waktu yang diperlukan setiap pemilih dalam menggunakan hak pilihnya (menerima, membuka, memilih dan mencoblos, melipat dan memasukkan surat suara ke kotak suara masing-masing, serta mencelupkan jari kelingking ke tinta pemilu), tetapi juga waktu yang diperlukan menghitung semua surat suara secara terbuka.

Kemudian mencatat dalam kertas plano, menyusun berita acara (BA), menyusun sertifikat hasil penghitungan suara (C1), dan menyusun salinan BA dan salinan C1 yang diberikan kepada semua peserta pemilu, pengawas TPS, ditempelkan di depan kantor desa/kelurahan, dan arsip (seluruhnya mencapai sebanyak 20 eksemplar).

Ada banyak tambahan
Setelah mengadakan simulasi, KPU memutuskan (dengan sepengetahuan pemerintah dan DPR) jumlah pemilih setiap TPS paling banyak 300 orang. Akibatnya, jumlah TPS seluruh Indonesia meningkat dari 500-an ribu pada Pemilu 2014 menjadi 810.329 untuk Pemilu 2019.

Aktor kedua ialah petugas pemungutan dan penghitungan suara, yaitu ketua dan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) setiap TPS, ketua dan anggota panitia pemungutan suara (PPS) setiap desa/kelurahan, dan ketua dan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) seluruh kecamatan. Karena jumlah TPS bertambah, konsekuensinya jumlah ketua dan anggota KPPS juga mengalami penambahan juga.

Jumlah TPS sebanyak 810.329 dikalikan 7 anggota (x 7 orang KKPS), jumlah PPS desa/kelurahan sebanyak 74.957 dikalikan 3 anggota (x 3 orang PPS), dan jumlah kecamatan sebanyak 7.094 dikalikan 5 anggota (x 5 orang PPK). Jumlah petugas tingkat KPPS, PPS, dan PPK mencapai 5.957.114 orang, ditambah dengan petugas sekretariat tingkat PPS dan PPK sehingga seluruh petugas lapangan mencapai lebih dari 6 juta orang.

Pengawas pemilu terdiri atas seorang pengawas TPS, seorang pengawas PPS, dan tiga orang panwas kecamatan. Jumlah petugas pengawas di lapangan ini mencapai 915.058 orang, ditambah dengan petugas sekretariat panwas kecamatan sehingga seluruh petugas pengawas tingkat lapangan mencapai 1 juta orang.

Yang terakhir, pengamanan setiap TPS dilaksanakan dua petugas sehingga seluruh petugas pengamanan TPS mencapai 1.620.658 orang (2 x 810.329). Dengan demikian, jumlah petugas pemilu lapangan mencapai sekitar 9 juta orang (termasuk petugas sekretariat tingkat PPS, PPK, dan panwas kecamatan).

Memobilisasi sebanyak 9 juta orang petugas berarti meminta mereka melaksanakan tugas dan kewenangan, serta hak dan kewajiban berdasarkan tata cara yang ditetapkan penyelenggara pemilu berdasarkan UU Pemilu. Untuk dapat melaksanakan tugas dan kewenangan serta hak dan kewajiban dengan benar, mereka semua diberikan keterampilan, sarana, serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Kelemahan dalam melakukan mobilisasi petugas menimbulkan sejumlah akibat berikut ini.

Jumlah anggota KPPS yang meninggal mencapai 486 orang, jumlah anggota KPPS yang sakit mencapai lebih dari 11 ribu orang, jumlah pengawas yang meninggal sebanyak 92 orang, jumlah TPS tak ramah disabilitas mencapai 2.356, dan jumlah TPS yang harus melaksanakan pemungutan suara ulang mencapai 2.249 TPS. Data itu dapat dikategorikan 'kecil' jika dibandingkan dengan jumlah petugas dan jumlah TPS. Akan tetapi, karena hal ini menyangkut manusia, satu orang pun harus dihitung dan dihargai.

Pekerjaan berat
Kelemahan dalam menggerakkan jutaan petugas ini berkaitan dengan tiga hal. Pertama, volume pekerjaan yang cukup berat, terutama menulis salinan berita acara dan salinan sertifikat hasil penghitungan suara (C1) sebanyak 20 eksemplar untuk setiap jenis pemilu.

KPPS melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara untuk lima jenis pemilu, KPPS harus menyusun salinan berita acara dan salinan sertifikat hasil penghitungan suara sebanyak 100 eksemplar setelah selesai proses penghitungan suara.

Jam kerja mereka bahkan mengalahkan jam kerja pegawai negeri sipil yang hanya 8 jam. KPPS bekerja dari pukul 06.00 WIB (bahkan sebagian sudah mulai bekerja sejak pukul 05.00 WIB) sampai besok subuh (sebagian bekerja selama 24 jam). Yang menjadi pertanyaan, berapa orang dari anggota KPPS yang mampu mengerjakan tugas sebanyak itu?

Bila lima dari tujuh anggota KPPS mampu mengerjakan 100 eksemplar dalam jangka waktu yang terbatas, pelaksanaan pekerjaan itu masih berat, apalagi kalau jumlah anggota yang mampu mengerjakan tugas itu hanya dua atau tiga orang. Mereka niscaya mengalami kelelahan dan sebagian mungkin menderita sakit sehingga kelelahan itu menyebabkan sakit yang berakibat fatal kehilangan nyawa.

Kedua, partisipasi pemilih meningkat tajam (mencapai 80% atau lebih) terutama karena pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemilih yang meningkat dalam jumlah juga sangat kritis karena pemilih sudah termasuk salah satu kelompok pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden. KPPS mengalami tekanan batin karena banyak pertanyaan dan keberatan dari pemilih.

Dalam banyak tempat, pemilih lebih pintar daripada KPPS mengenai proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Tampaknya sebagian KPPS kurang mampu menjawab pertanyaan dan keberatan dari pemilih. Tidak diketahui apakah KPU menyediakan buku saku tentang proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS bagi setiap anggota KPPS.

Ketiga, berkaitan dengan rentang kendali dari KPU kepada KPPS yang terlalu jauh. Rentang kendali yang sangat jauh ini bisa diatasi bila KPU kabupaten/kota dibantu PPK secara efektif mengoordinasi, membimbing, dan mengendalikan KPPS. Memobilisasi KPPS tidaklah mudah karena pelatihan yang dilakukan hanya terhadap ketua.

Aktor ketiga yang harus dimobilisasi ialah peserta pemilu dan para calon serta tim pendukung. Sebagaimana diketahui, terdapat dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, 807 calon anggota DPD untuk memperebutkan 136 kursi, kemudian 7.968 calon anggota DPR untuk memperebutkan 575 kursi, serta 16 parpol peserta pemilu dan 4 partai lokal di

Aceh mengajukan 237.038 calon anggota DPRD 34 provinsi dan 514 DPRD kabupaten/kota. Para calon anggota DPRD provinsi memperebutkan 2.207 kursi DPRD dan para calon anggota DPRD kabupaten/kota memperebutkan 17.610 kursi.

Ketika memobilisasi peserta pemilu (beserta para calonnya), penyelenggara pemilu menyampaikan tata cara setiap tahap pemilu, informasi teknis yang berkaitan dengan pemenuhan berbagai persyaratan menjadi peserta pemilu dan menjadi calon.

Selain itu juga disampaikan informasi terkait dengan kewajiban yang harus dipenuhi beserta tenggatnya, koordinasi berkaitan dengan jadwal kampanye pemilu, dan pemberian berbagai pelayanan lainnya, seperti salinan DPT, salinan berita acara, dan sertifikat hasil penghitungan suara.   

Banyak hambatan
Sejumlah upaya penyelenggara pemilu mengajak peserta pemilu mengalami hambatan. Hampir setiap parpol peserta pemilu mengalami kesukaran dalam menyerahkan data digital daftar anggota dan daftar nama pengurus tingkat cabang, mengalami kesukaran menyediakan saksi di setiap TPS, dan tidak mendayagunakan data salinan DPT yang diserahkan KPU.

Tidak semua parpol peserta pemilu menaati ketentuan yang melarang para calon memengaruhi pemilih dengan memberikan uang dan/atau sembako. Sejumlah calon yang hendak membagikan amplop yang berisi uang kepada pemilih berhasil ditangkap Bawaslu dan lebih banyak lagi yang lolos.

Yang harus dimobilisasi KPU tidak hanya pemilih, petugas, dan peserta pemilu, tetapi juga semua alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara (logistik pemilu). Kotak suara, bilik suara, surat suara, berbagai dokumen pemungutan dan penghitungan suara, tinta pemilu, dan sejumlah alat kelengkapan lain harus sudah sampai di PPS paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara.

Itu karena konteks kewilayahan daerah-daerah di Indonesia, distribusi logistik pemilu tidaklah mudah. Semua jenis angkutan digunakan dalam mendistribusikan logistik pemilu, dari tenaga hewan, tenaga manusia, motor dan mobil, perahu dan kapal, hingga pesawat terbang. Bahkan, sejumlah daerah menggunakan hampir semua jenis angkutan ini.  

Akan tetapi, tidak semua daerah menerima logistik pemilu tepat waktu. Pemilu susulan yang dilaksanakan pada 1.191 TPS, khususnya di berbagai kabupaten di Papua menunjukkan keterlambatan. Tidak diketahui apakah distribusi logistik pemilu untuk daerah yang jauh dan sukar diprioritaskan dari segi waktu.

Pemilu lanjutan yang harus dilaksanakan pada 1.543 TPS, antara lain karena logistik pemilu yang tidak mencukupi. Akan tetapi, hal yang patut dibanggakan pada Pemilu 2019 tidak hanya partisipasi pemilih melebihi target, tetapi juga semua surat suara yang didistribusikan tepat alamat (tepat sasaran). Siapa bilang mudah menyelenggarakan pemilu di Indonesia?

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More