Krisis Politik Dan Komitmen Kebangsaan

Penulis: Ketua Perkumpulan Kader Bangsa Dimas Oky Nugroho Pada: Rabu, 29 Mei 2019, 14:22 WIB Opini
Krisis Politik Dan Komitmen Kebangsaan

Dok Pribadi
Ketua Perkumpulan Kader Bangsa Dimas Oky Nugroho

BERKACA dari situasi geopolitik dunia dan politik nasional hari ini sesungguhnya kita bisa mengukur dan membuktikan komitmen, ketahanan, dan kemampuan institusi dan aktor-aktor politik kita (lokal maupun nasional) dalam menghadapi tekanan ekonomi-politik yang kompleks. Bagaimana Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa yang berdaulat memiliki prinsip serta garis edar kepentingan nasionalnya sendiri berupaya merespons gejolak dan tekanan ekonomi-politik global yang berlangsung?

Mengapa hal ini harus menjadi perhatian kita? Indonesia pernah mengalami sejumlah peristiwa di mana kontradiksi geopolitik berimplikasi pada krisis (politik) dalam negeri yang menimbulkan korban, drama, dan trauma. Tentunya kita semua tak ingin konflik politik yang merugikan kita sebagai bangsa terulang kembali.

Dunia di sekitar kita kerap berubah. Begitu pula dengan konselasi politik global yang selalu tak pasti. Kekuatan ekonomi-politik bisa runtuh dan tumbuh. Krisis bisa kapan saja terjadi. Namun yang ajeg dan mutlak adalah kewajiban suatu negara-bangsa untuk melindungi seluruh rakyat dan tanah air, menjaga keberlanjutan, serta mengutamakan kepentingan nasionalnya sendiri.

Dunia hari ini kembali diwarnai oleh ketidakpastian berupa instabilitas ekonomi-politik global. Di antara berbagai gejolak yang terjadi di banyak negara dan kawasan utama, paling krusial tentunya terkait dengan perang dagang antara Amerika Serikat dengan Republik Rakyat Tiongkok.

Kepemimpinan Donald Trump sebagai Presiden AS menandakan bangkitnya politik konservatif di AS disertai kebijakan politik luar negeri yang lebih agresif. Kebangkitan ekonomi Tiongkok yang melesat dan meluas seakan menjadi ancaman bagi kekuatan lama. Rivalitas antara dua negara besar ini membawa konsekuensi turutan berupa ketegangan politik di berbagai kawasan kunci yang memiliki keterkaitan secara strategis dengan dua negara tersebut.

Pertarungan nirnegarawan

Politik Indonesia hari ini tak lepas dari tantangan ekstremitas berupa kebangkitan konservatisme yang memunculkan banyak pertentangan.
Kita sebagai bangsa yang berdaulat dan memiliki moral politik kebangsaannya sendiri tentu tak ingin terjebak pada situasi konfliktual.

Catatan kelam masa lalu adalah ketika konflik politik gagal ditransformasikan oleh para aktor politiknya ke dalam sebuah mekanisme institusionalisasi demokratik yang bermartabat, rekonsiliatif, dan produktif.

Sebagai entitas negara-bangsa yang otentik, kita memiliki landasan nilai-nilai, spiritual dan moral kebangsaan, tradisi, sejarah panjang dan tujuan bernegara yang mulia, serta segenap visi budaya-ekonomi-politik yang membentuk dan menjadi dasar nasionalisme kita bersama. Artinya, komitmen berbangsa-bernegara dalam situasi dan cuaca politik sekeras apapun seharusnya tidak melemah dan luntur. Kita belajar dan menjadi kuat karena memahami sejarah yang membentuk kita serta cita-cita bersama yang memotivasi kita sebagai bangsa.

Oleh karena itu demokrasi Indonesia bukanlah sereceh urusan pertarungan antarpolitisi nirnegarawan. Demokrasi kita harus ditempatkan sebagai manifestasi dari semangat moral politik Pancasila yakni kehormatan yang sama bagi seluruh warganya secara adil tanpa terkecuali untuk hidup aman, makmur dan maju.

Dalam aspek pemerintahan maka dibutuhkan sebuah formula politik demokratis yang memungkinkan adanya partisipasi dan kolaborasi berbasis musyawarah mufakat dalam mengelola negara-bangsa yang majemuk ini. Sebuah kerja sama, dalam lingkup masyarakat politik dan masyarakat sipil, melalui semangat konsensual antar kelompok dan warga masyarakat yang berbeda, namun sama-sama membutuhkan ruang untuk berekspresi, berkontribusi dan berkehidupan secara sejahtera.

Demokrasi kita janganlah dibonsai menjadi persoalan political-egoism dan arogansi para elite dan kelompok. Demokrasi kita sejatinya tidak berwatak konfliktual zero-sum ala rezim liberal atau sebaliknya bermodel ‘bapakisme’ di mana tendensi para pemimpinnya ingin selalu mendominasi ala rezim otoriter.

Baca juga: Trauma Politik, Kenegarawanan, dan Konsolidasi Keindonesiaan

Kebebasan sipil adalah fundamental namun ketertiban sipil serta kepemimpinan moral politik (political order) adalah suatu keharusan. Di sinilah butuh kedewasaan dan kebijaksanaan kita dalam mengelola sebuah kehidupan politik yang dinamis.

Demokrasi kita, harus dipahami, adalah berbasis kemitraan alias gotong royong. Sehingga jika ini disadari secara benar saya kira kita dapat memberikan solusi bagi problem mendasar dari demokrasi gaduh hari ini. Harus ada perubahan paradigma berpolitik: dari pragmatik menjadi patriotik, dari individual berdasar figur karismatik menjadi institusional berdasar penguatan sistemik, dari kompetisi menjadi kolaborasi, dan dari hater menjadi partner.

Lebih mendasar, demokrasi kita juga bukanlah sebuah mekanisme penghancuran-diri dan pembusukan moralitas suatu negara-bangsa. Sebagaimana kitab Yunani kuno berjudul Peloponnesian War karya Thucydides, sebuah negara-bangsa dengan pamor great power sekuat apapun jika moralitas keadaban warga dan pemimpinnya rusak maka tinggal tunggu waktu kehancuran negara-bangsa tersebut.

Survival for fittest dalam konteks kebertahanan dan kekokohan sebuah negara bangsa karenanya tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar kapasitas militer dan ekonominya semata. Kekuatan karakter dan moralitas kebangsaan, termasuk integritas politik, keadaban kewargaan, kekuatan institusi demokrasi, serta kejernihan dan keinsyafan para pemimpinnya, adalah sangat menentukan.

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More