Senin 27 Mei 2019, 15:00 WIB

BI Luncurkan Standar QR Code Indonesia

Nur Aivanni | Ekonomi
BI Luncurkan Standar QR Code Indonesia

ANTARA
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo

 

BANK Indonesia (BI) meluncurkan QR Code Indonesia Standard (QRIS), Senin (27/5). Peluncuran tersebut dilakukan dalam rangka membantu percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan digital dalam sistem pembayaran Indonesia.

"Hari ini kita me-launching QR Standard Indonesia," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat membuka seminar internasional yang bertajuk digital transformation for Indonesia economy di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin (27/5).

Baca juga: Lewat IC-CEPA, Indonesia Bisa Tingkatkan Ekspor 200% ke Cile

Kehadiran QRIS tersebut, kata Perry, memungkinkan pembayaran melalui QR yang akan terinterkoneksi dan terinteropabilitas dengan menggunakan satu standar QR code. Dalam tahap awal, lanjut dia, BI memperkenalkan QRIS untuk Merchant Presented Mode (MPM) dan akan mulai diimplementasikan pada Semester II 2019.

Perry menjabarkan bahwa ada lima visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 untuk memastikan arus digitalisasi berkembang dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang kondusif. Visi tersebut merupakan respons atas perkembangan digitalisasi yang mengubah lanskap risiko secara signifikan.

"Yaitu, meningkatnya ancaman siber, persaingan monopolistik, dan shadow banking yang dapat mengurangi efektivitas pengendalian moneter, stabilitas sistem keuangan dan kelancaran sistem pembayaran," kata Perry.

Pertama, mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan serta mendukung inklusi keuangan.

Kedua, mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi-keuangan digital melalui open banking maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan.

Ketiga, menjamin interlink antara Fintech dengan perbankan untuk menghindari risiko shadow banking melalui pengaturan teknologi digital, kerja sama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan.

Keempat, menjamin keseimbangan antara inovasi dengan consumers protection, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan Know Your Customer (KYC) dan anti-money laundering/combating the financing of terrorism, kewajiban keterbukaan untuk data/informasi/bisnis publik dan penerapan reg-tech dan sup-tech dalam kewajiban pelaporan, regulasi dan pengawasan.

Kelima, menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antar negara melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerja sama penyelenggara asing dengan domestik dengan memperhatikan prinsip resiprokalitas.

"Kelima visi ini akan kita gunakan untuk sistem pembayaran Indonesia 2025," kata Perry. Kelima visi tersebut, sambungnya, akan diwujudkan melalui lima inisiatif baik yang akan diimplementasikan oleh BI maupun kolaborasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait beserta industri.

Baca juga: Kementan Kembangkan Program PKBM

Lima inisiatif tersebut yaitu, pertama, mendorong digital open banking dan interlink dengan Fintech melalui standardisasi Open Application Programming Interface (API). Kedua, mengembangkan sistem pembayaran ritel yang mendukung ekonomi dan keuangan digital.

Ketiga, mengembangkan sistem pembayaran nilai besar dan infrastruktur pasar keuangan. Keempat, melakukan pengembangan data nasional termasuk infrastrukturnya. Dan kelima, penguatan kerangka pengaturan, perizinan, pengawasan dan pelaporan, termasuk penguatan teknologi. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More