Mustofa Nahrawardaya Terancam Vonis Lima Tahun

Penulis: Cindy Pada: Senin, 27 Mei 2019, 13:47 WIB Politik dan Hukum
Mustofa Nahrawardaya Terancam Vonis Lima Tahun

Twitter @AkunTofa
Mustofa Nahrawardaya

TERSANGKA kasus ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong Mustofa Nahrawardaya terancam hukuman penjara lima tahun lebih. Dia menyebarkan berita bohong terkait kericuhan 22 Mei 2019 lewat cuitan di akun Twitter pribadinya @AkunTofa.

"Yang bersangkutan oleh penyidik disangkakan melanggar Pasal 45 huruf a yaitu Pasal 28 UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan Pasal 14 ayat 1 dan 2 serta Pasal 15 UU 1 tahun 1946, ancaman hukuman di atas 5 tahun," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (27/5).

Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu sudah ditahan Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri selama dua puluh hari ke depan.

Polisi bakal mengusut narasi beserta video dan foto di media sosial dari Mustofa yang meresahkan masyarakat.

"Narasi-narasi itu bisa membangkitkan emosi masyarakat dan bisa membentuk opini masyarakat. Itu berbahaya," kata Dedi.

Baca juga: Mustofa Nahrawardaya Akui Sebar Hoaks

Dedi mengimbau agar masyarakat cermat dalam menggunakan media sosial. Publik perlu mengecek terlebih dahulu kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.

"Harus betul-betul disaring dulu sebelum di-sharing. Setiap konten baik itu foto, video, narasi harus diklarifikasi dan konfirmasi dulu kepada institusi yang kompeten," terang Dedi.

Rekam jejak digital yang viral di media sosial, lanjut dia, akan bisa dijadikan bukti bila nantinya ada tindak pidana.

Direktorat Tindak Pidana Siber pun tidak segan menjalankan proses penegakan hukum kepada pelaku.

Diketahui, perintah penangkapan Mustofa tertuang dalam Surat Perintah Penangkapan bernomor SP Kap/61 V/ 2019/ Dittpidsiber. Mustofa diduga melanggar pasal 45A ayat (2) junctoPasal 28 ayat (2) UU ITE dan atau Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. (Medcom/OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More