Senin 27 Mei 2019, 15:00 WIB

TKN Yakin Gugatan Prabowo-Sandi Ditolak MK

Arga Sumantri | Politik dan Hukum
TKN Yakin Gugatan Prabowo-Sandi Ditolak MK

ANTARA/Hafidz Mubarak A
Ketua Tim Hukum BPN Bambang Widjojanto (kedua kiri) menyerahkan gugatan perselisihan hasil Pemilu kepada MK.

 

TIM Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin optimistis gugatan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait hasil Pilpres bakal ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga dinilai tidak punya bukti-bukti kecurangan Pemilu yang kuat.

"Sangat optimis sekali (ditolak). Karena kan bukti yang disampaikan itu harus secara materiil," kata Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Amin, Ade Irfan Pulungan,, Senin (27/5).

Irfan mengatakan tudingan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) bukan hal sepele. Dengan begitu, pembuktiannya juga harus gamblang dan berkekuatan hukum kuat. Terlebih, selisih suara Jokowi dan Prabowo juga mencapai hampir 17 juta.

"Sehingga kebenarannya bukti-bukti, harus benar-benar, bukan berita yang ada di media sosial, atau komentar orang yang kepastiannya masih kita ragukan," ucap Sekretaris Tim Hukum Jokowi-Amin itu.

Baca juga: TKN Tuding BPN tidak Siap Bertarung di MK

Prabowo-Sandiaga resmi mengajukan gugatan sengketa Pilpres ke MK. Bukti-bukti yang dilampirkan guna mendukung tudingan kecurangan Pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif, itu masih mengandalkan kliping berita media daring. Pola ini sejatinya pernah pula dilakukan saat mengajukan protes ke Bawaslu. Namun, Bawaslu memutuskan menolak gugatan tersebut.

Kubu Jokowi-Amin mengapresiasi keputusan BPN Prabowo-Sandiaga yang mengambil langkah menyelesaikan sengketa Pilpres ke MK. Langkah ini dianggap sesuai dengan jalur konstitusi yang ada dan menghormati Indonesia sebagai negara hukum. Irfan pun menyerahkan penuh kepada MK untuk menilai bukti-bukti tudingan kecurangan yang dilampirkan.

"Apakah memenuhi unsur untuk diajukan sebagai barang bukti atau alat bukti. Sedangkan di Badan Pengawas Pemilu saja sudah ditolak," jelas Irfan. (Medcom/OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More