Minggu 26 Mei 2019, 20:23 WIB

Permohonan PHPU Menurun, Rekomendasi Partai Jadi Kendala

M. Ilham Ramadhan Avisena | Politik dan Hukum
Permohonan PHPU Menurun, Rekomendasi Partai Jadi Kendala

MI/Susanto
Peneliti KoDe Inisiatif Rahmah Mutiara

 

SALAH satu sebab menurunnya permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi ditengarai karena sulitnya calon anggota legislatif (caleg) mendapatkan rekomendasi dari partai politik caleg tersebut bernaung.

Peneliti Konstitusi Demokrasi (KoDe) Inisiatif Rahmah Mutiara mengatakan, rekomendasi yang berasal dari ketua umum dan sekretis jenderal partai itu merupakan salah satu syarat mengajukan PHPU.

"Aturan untuk mendapatkan rekomendasi dari Ketua dan Sekjen partai itu bukan aturan baru, tapi kami melihat memang itu menjadi salah satu kendalanya," tutur Rahmah.

Di sisi lain, faktor lain yang dinilai menjadi sebab penurunan pengajuan  PHPU caleg ke MK ialah ketersediaan data yang dimiliki caleg.

Baca juga : Permohonan Sengketa Pileg ke MK Alami Penurunan

Menurutnya, data tersebut berupa formulir C-1 di tingkat TPS maupun Kecamatan yang memang langsung dipegang oleh partai.

Ketidakutuhan data yang harus dipenuhi oleh caleg, kata Rahma, menjadi sebab sulitnya caleg melengkapi alat bukti.

"Soal ketersediaan data. Tidak banyak yang memiliki data secara utuh. Jadi caleg itu tidak memiliki datanya, makanya mereka berfikir dua kali untuk mengajukan permohonan, karena kurang alat bukti," imbuh Rahmah.

"Saat ini kami baru hanya memetakan, jadi baru bisa dilihat kalau memang ada penurunan. Kami belum menganalisa sejauh itu, jadi kita melihat kedua faktor itu," tandas Rahmah. (OL-8)

Baca Juga

Dok.mediaindonesia.com

Kapolri Diminta Serius Usut Dugaan Salah Tembak di Poso

👤M Taufan SP Bustan 🕔Kamis 04 Juni 2020, 21:55 WIB
KAPOLRI Jenderal Pol Idham Aziz diminta mengusut tuntas dugaan salah tembak dua petani di Poso, Sulawesi...
MI/Susanto

Utamakan Edukasi dibanding Penegakan Hukum saat New Normal

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 04 Juni 2020, 21:09 WIB
Ketua Komnas HAM setuju TNI terlibat dalam kondisi darurat karena fasilitas lengkap dan SDM terlatih tapi tidak untuk penegakan...
MI/Kristiadi

Waduh, Boni Hargens Tiba-tiba Bicara Upaya Kudeta Pemerintahan

👤Putra Ananda 🕔Kamis 04 Juni 2020, 20:40 WIB
Boni juga menyebut bahwa kelompok yang ia sebut sebagai 'laskar pengacau negara' juga berusaha memanfaatkan potensi krisis ekonomi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya