Minggu 26 Mei 2019, 19:06 WIB

Tuntutan Diskualifikasi Hampir Mustahil Dipenuhi MK

Thomas Harming Suwarta | Politik dan Hukum
Tuntutan Diskualifikasi Hampir Mustahil Dipenuhi MK

Antara/Wahyu Putro A
Pakar Hukum Tatat negara Refly Harun

 

PAKAR Hukum Tata Negara Refly Harun menilai tuntutan diskualifikasi terhadap pasangan Capres 01 yang dilayangkan oleh Badan Pemenangan naisonal Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi adalah sesuatu yang sifatnya normatif dan tidak perlu ditanggap berlebihan.

"Tuntutan itu sifatnya normatif saja tidak ada hal yang sangat luar biasa. Pemohon kan pasti menginginkan putusan maksimal dalam hal ini diskualifikasi pasangan calon dan meminta MK menetapkan pasangan Capres 02 sebagai Capres-Cawapres terpilih. Ya itu normatif saja sifatnya," ujar Refly kepada Media Indonesia di Jakarta, Minggu (26/5).

Ia menambahkan, meskipun tuntutan yang diajukan pemohon adalah sesuatu yang maksimal, Hakim MK tetap menyidangkan sesuai dengan bukti-bukti yang ada.

Baca Juga : 70% Permohonan Kubu Prabowo malah Persoalkan MK

"Memang untuk Presiden kan belum pernah ada keputusan seperti ini. Pernah ada konteks Pilkada. Paling misalnya pemungutan suara ulang tapi diskualifiksasi tidak pernah kalau tidak mau dibilang hampir mustahil," ujar Refly.

Diketahui Prabowo-Sandi dalam salah satu gugatanya ke MK memohon MK membatalkan atau mendiskualifikasi Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai peserta Pilpres 2019.

"Menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024," bunyi permohonan kelima dalam berkas gugatan. (OL-8)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Anis Efizudin

Disiplinkan Masyarakat, TNI-Polri Kerahkan Ratusan Ribu Personel

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 26 Mei 2020, 10:53 WIB
Rencana pendisplinan protokol kesehatan ini akan dilaksanakan di empat provinsi dan 25...
Medcom.id/M Rizal

Kebocoran Data Penduduk Diduga dari Stakeholder

👤Kautsar Bobi 🕔Selasa 26 Mei 2020, 10:39 WIB
Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (Netgrit) mengatakan perlunya menyelidiki pihak eksternal yang menyalahgunakan data bukan...
DOK DPR RI

Paradoks, Bagaimana Bisa Berdamai dan Berdampingan dengan Covid

👤DR. H.R. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H., M.H. 🕔Selasa 26 Mei 2020, 10:38 WIB
Tidak ada artinya kemajuan pertumbuhan ekonomi dan lain-lain bila manusia musnah secara perlahan lahan dari muka bumi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya