Minggu 26 Mei 2019, 18:15 WIB

Pengamat: Materi Permohonan yang Diajukan ke MK tidak Meyakinkan

M. Ilham Ramadhan Avisena | Politik dan Hukum
Pengamat: Materi Permohonan yang Diajukan ke MK tidak Meyakinkan

MI/IMMANUEL ANTONIUS
Direktur Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaedi

 

DIREKTUR Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaedi, menilai materi permohonan yang diajukan oleh tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, tidak cukup membuktikan apa yang disebut dengan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Hal Itu dikarenakan pendukung dalam materi permohonan yang diajukan berdasarkan link pemberitaan media. Sengketa Pilpres ini, kata Veri, bukan hanya soal bagaimana pemohon menyajikan permohonan dengan baik, tetapi ialah soal pembuktian dan strategi hukum yang digunakan dalam persidangan.

Baca juga: Permohonan Sengketa Pileg ke MK Alami Penurunan

"Kan kalau kita melihat didalam permohonan kita juga melihat disampaikan 'nanti bukti-bukti akan disampaikan di dalam persidangan', nah saya sih justru tertarik untuk kemudian melihat apakah bukti-bukti yang disiapkan itu akan sangat kuat atau tidak, intinya bukti primer," terang Veri usai melakukan diskusi bertemakan Analisa dan Bedah Permohonan Sengketa Hasil Pileg dan Pilpres, di Jakarta, Minggu (26/5).

Tim hukum Prabowo-Sandi, lanjut Veri, sudah dibentuk sebelum pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan ketersediaan waktu yang terbilang cukup, ia menyayangkan bila pendukung permohonan hanya beralaskan link pemberitaan media.

"Saya agak kurang yakin kalau kemudian dalam kasus sebesar ini tidak ada bukti yang dilampirkan dan hanya berita media, agak sulit kemudian untuk bisa dikabulkan di Mahkamah Konstitusi," ungkapnya.

Meski begitu, bukan berarti pula hakim konstitusi akan menolak permohonan tim hukum Prabowo-Sandi, asal ada bukti kuat dan kesinambungan dengan apa yang dikatakan TSM selama ini.

"Yang paling penting bisa dibuktikan terstruktur sistematis itu dengan hasil Pemilu yang selisihnya 16 juta itu, nah ini ada potensi (dikabulkan gugatannya). Kalau hanya pada permohonan, saya kurang yakin itu akan meyakinkan 9 orang Hakim Konstitusi," tukas Veri.

Menyoal adanya dugaan pengerahan aparatur negara, Veri kembali menegaskan, itu harus dibuktikan dengan fakta yang memiliki kesinambungan dengan fakta lainnya.

Baca juga: KPU Pelajari Gugatan Sengketa Pemilu yang Masuk ke MK

Bila fakta dan bukti mengatakan benar ada instruksi untuk mengerahkan aparatur negara, maka yang menjadi soal berikutnya ialah apakah ada pergerakan dari aparatur negara tersebut. Bila tidak, maka tidak bisa dikategorikan sebagai kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.

"Kalau bisa dia buktikan, ada cara kerja, bagaimana cara kerjanya, dengan uang atau apa, nah itu yang harus dihitung dan setiap kasus itu seberapa besar dia berdampak pada hasil pemilunya, sehingga kalau dihasil itu lebih dari 17 juta, begitu TSM itu sebenarnya menurut saya," tandas Veri. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More