Minggu 26 Mei 2019, 16:00 WIB

Permohonan Sengketa Pileg ke MK Alami Penurunan

M. Ilham Ramadhan Avisena | Politik dan Hukum
Permohonan Sengketa Pileg ke MK Alami Penurunan

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Petugas keamanan melintas di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (23/5/2019).

 

PENELITI Konstitusi Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Rahma Mutiara, menyatakan ada penurunan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pada tahun 2019 ini.

Penurunan permohonan PHPU itu berdasarkan hasil pemantauan KoDe Inisiatif per tanggal 25 Mei 2019 pukul 15.14 WIB. Hingga saat itu, terhitung Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sebanyak 341 permohonan.

Baca juga: KPU Pelajari Gugatan Sengketa Pemilu yang Masuk ke MK

"Akan tetapi berdasarkan penelusuran lebih dalam lagi, ada sebanyak 470 permohonan yang masuk ke MK. Itu karena ada beberapa permohonan yang digabung," jelas Rahma dalam diskusi bertemakan 'Analisa dan Bedah Permohonan Sengketa Pileg dan Pilpres di MK' di Jakarta, Minggu (26/5).

Lebih jauh, Rahma menyebutkan, permohonan sengketa paling banyak diajukan oleh calon anggota legislatif DPRD Kabupaten/Kota, yakni sebanyak 215 permohonan. Diikuti oleh calon anggota legislatif DPRD Provinsi sebanyak 110 permohonan.

Kemudian sebanyak 71 permohonan berasal dari calon anggota legislatif DPR RI dan 11 permohonan di tingkat DPD. Sementara 36 permohonan tidak mencantumkan wilayahnya.

"Kalau kita lihat memang ada penurunan permohonan ke MK sejak 2009 hingga 2019 ini. Pada 2009 MK menerima sebanyak 722 permohonan, kemudian naik pada 2014 menjadi 901 permohonan. Tahun ini, angka itu turun menjadi 469 permohonan saja, tahun ini terendah pengajuan  permohonannya," jelas Rahma.

Menyoal tentang sengketa yang diajukan, Rahma mengatakan, itu banyak terjadi di tingkat DPRD Kabupaten. Papua menjadi provinsi paling atas terkait dengan sengketa DPRD Kabupaten.

"Di Papua, sengketa di tingkat DPRD Kabupaten itu sebanyak 41 permohonan, diikuti Sumatera Utara dengan 15 permohonan, Jawa Barat 13 permohonan di tingkat DPRD Kabupaten," tukas Rahma.

Menelisik lebih jauh, Rahma mengatakan, sengketa tidak hanya terjadi antareksternal partai politik saja, melainkan internal partai. Sengketa internal partai kerap muncul terkait dengan pengalokasian kursi partai politik kepada calegnya.

Dari sengketa eksternal dan internal partai politik yang masuk dalam permohonan ke MK, KoDe Inisiatif mendapati partai Berkarya ialah terbanyak memiliki sengketa. Namun dari 76 permohonan, tidak ada satu pun yang dicantumkan sebagai sengketa eksternal atau internal.

Baca juga: Libur, MK Tetap Terima Kelengkapan Administrasi Gugatan Pemilu

"PAN ini jadi partai yang paling banyak memiliki sengketa eksternal, berdasarkan pemantauan kami, ada 22 sengketa yang diajukan. Sementara Golkar menjadi partai yang paling banyak memiliki sengketa internal, tercatat ada 19 permohonan yang masuk ke MK," imbuh Rahma.

"Dari data tersebut, dipastikan 16 partai politik nasional mengajukan sengketa Pileg ke MK," tandasnya. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More