50% Dividen Pegadaian Masuk Kas Negara

Penulis: Annisa Ayu Artanti Pada: Jumat, 24 Mei 2019, 20:30 WIB Ekonomi
50% Dividen Pegadaian Masuk Kas Negara

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Salah satu kantor cabang Pegadaian

RAPAT Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pegadaian (Persero) menyetujui setoran dividen ke negara sebanyak Rp1,387 triliun atau 50 persen dari total laba bersih tahun buku 2018 yang sebesar Rp2,775 triliun.
 
Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto mengatakan setoran dividen tersebut merupakan kontribusi sebagai perusahaan pelat merah terhadap pendapatan negara.
 
"Ini berarti Pegadaian tidak hanya memberikan solusi beragam kebutuhan masyarakat melalui penyediaan produk dan layanan, tetapi secara finansial juga memberikan sumbangsih dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara," kata Kuswiyoto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/5).

Kuswiyoto menjelaskan, jumlah dividen yang disetor periode 2018 tersebut meningkat 38 persen dibandingkan periode 2017 sebesar Rp1,005 triliun.

Baca juga: Pegadaian Dorong Kreatifitas Anak Muda Melalui Kopi
 
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Pemegang Saham Pegadaian yang diwakili oleh Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan M Khoerur Roziqin mengapresiasi jajaran direksi dan komisaris serta seluruh insan Pegadaian atas capaian kinerja perseroan 2018.
 
"Kami berharap capaian ini terus ditingkatkan di masa yang akan datang dengan tetap konsisten mengimplemetasikan tata kelola perusahaan yang baik," kata Roziqin.
 
Kementerian BUMN berharap agar Pegadaian terus meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengembangan budaya organisasi modern yang efektif dan produktif, melakukan digitalisasi proses bisnis, peningkatan kualitas SDM serta mengedepankan service excellence kepada nasabah.
 
Harapan dari pemegang saham ini sejalan dengan program transformasi perusahaan yang meliputi sektor digital maupun kultural. Transformasi perusahaan tersebut dilakukan untuk mewujudkan visi perseroan.
 
"Menjadi The Valuable Financial Company dan Agen inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat," tukas Roziqin. (Medcom/OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More